HARIAN MERAPI - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan berbagai upaya mengantisipasi laju inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Gunungkidul
Siti Isnaini Dekoningrum menyatakan pihaknya melakukan berbagai cara menghadapi dan menekan laju inflasi di wilayahnya.
Salah satunya merealisasikan mandatori Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran (SE) PMK Nomor 134/PMK.07/2022 yakni belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi.
Baca Juga: Tampang Bokir, napi bandar narkoba yang kabur dari Lapas Cipinang berhasil ditangkap
"Kami tinggal menunggu ditetapkannya APBD perubahan sebesar 2 persen dari dana transport umum sebesarRp 4,61 miliar," katanya Selasa (1/11/2022).
Pemanfaatan anggaran sasaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) bagi tukang ojek, nelayan dan UMKM dengan sebesar Rp 1,47 miliar.
Kedua untuk penciptaan lapangan kerja seperti jalan usaha tani dan padat karya yang dianggarkan sebesar Rp 2,1 miliar.
Ketiga adalah subsidi sektor transportasi bagi penyedia angkutan umum jasa angkutan orang atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten sebesar Rp 1,01 miliar.
Baca Juga: Heboh Waroeng SS potong gaji karyawan yang menerima BSU, begini respons Disnakertrans DIY
"Kami juga menggunakan cara lainnya seperti mengadakan pasar murah untuk seluruh kapanewon," imbuhnya.
Sesuai mandatori pemerintah pusat, tim pengendali inflasi daerah juga melakukan upaya dengan mengadakan pasar murah.
Sudah dimulai di Taman Kuliner Dhaksinarga pada 28 Oktober 2022. Rencananya akan diratakan ke 18 kapanewon.
Pelaksanaannya mendapat tanggapan positif masyarakat karena total telur yang terjual sebanyak 154 kilogram.
Baca Juga: Dusner karya MM Kine Klub UMY raih Juara 1 Festival Film Pendek Berbahasa Daerah 2022
