Hardjuno Wiwoho: Saatnya hapus pembayaran bunga obligasi rekap BLBI

- Minggu, 2 Oktober 2022 | 17:15 WIB
Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho.  (Dok DPD RI)
Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho. (Dok DPD RI)

HARIAN MERAPI - Pemerintah harus fokus pada upaya penghapusan semua mata anggaran yang sama sekali tidak berkontribusi pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

Salah satunya, pos pembayaran subsidi bunga obligasi rekapitalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Langkah ini penting demi menyelamatkan keuangan negara atau APBN di tengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit.

Baca Juga: Tragedi Kanjuruhan jadi peristiwa kerusuhan terburuk nomor 2 dalam sejarah sepak bola dunia, ini daftarnya!

Penegasan ini disampaikan Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho di Jakarta dalam keterangan tertulisnya yang diterima Harian Merapi, Sabtu (1/10/2022).

“Sejak 20 tahun terakhir, saya turun ke jalan meneriakkan agar pemerintah menghapus pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI ini. Ini anggaran yang tidak produktif dan membebani APBN kita,” tegasnya.

Sayangnya, desakan menghapus pembayaran bunga obligasi rekap BLBI tidak digubris.
Padahal, pembayaran bunga obligasi ini membuat APBN tidak sehat.

Baca Juga: Putri Candrawathi akhirnya ditahan, Pakar : Itu sudah tepat

“Saya tegaskan lagi, ini peringatan bagi anggaran kita. Kalau uang rakyat ini terus dipakai untuk hal-hal yang tidak penting maka APBN kita jebol dan ini menjadi ancaman bagi masa depan anak cucu bangsa ini,” terangnya.

Halaman:

Editor: Sutriono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X