• Jumat, 30 September 2022

Satgas BLBI sita aset obligor Samsul Nursalim di Lampung, ini kekayaannya

- Rabu, 10 Agustus 2022 | 11:05 WIB
Ilustrasi: pemasangan plang oleh Menkopolhukam Mahfud Md (kiri) bersama Satgas BLBI Rionald Silaban (kedua kanan) dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto (kanan) di Klub Golf Bogor Raya, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (22/6/2022).  (ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA)
Ilustrasi: pemasangan plang oleh Menkopolhukam Mahfud Md (kiri) bersama Satgas BLBI Rionald Silaban (kedua kanan) dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto (kanan) di Klub Golf Bogor Raya, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (22/6/2022). (ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA)



HARIAN MERAPI - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) masih terus memburu aset obligor.


Salah satunya obligor Samsul Nursalim yang ternyat memilik aset di Lampung berupa tanah dan bangunan.


Satgas BLBI pun memasang plang atas aset properti Samsul Nursalim berupa tanah atau bangunan seluas 41.605 M2 di Desa Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai langkah penguasaan fisik.

Baca Juga: Mengetahui Anaknya ditembak atas perintah Ferdy Sambo, ini reaksi ibu Brigadir J

 

"Aset tersebut berasal dari eks Bank Dewa Rutji (BBKU) atau Obligor Samsul Nursalim, yang telah diambil alih dan diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban Bank Dewa Rutji (BBKU) atau Obligor Samsul Nursalim oleh BPPN dan aset ini telah menjadi kekayaan negara yang telah tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau Laporan Keuangan Transaksi Khusus sejak 2009," kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam keterangan resmi, Rabu.

Penguasaan fisik aset tanah dan bangunan melalui pemasangan plang merupakan salah satu upaya penanganan aset properti yang bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.

 

Adapun Satgas BLBI dibentuk berdasarkan Keppres ​​​ No 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021, telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor atau debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid apresiasi kinerja Kapolri ungkap kasus pembunuhan Brigadir J

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Berkas kasus penistaan agama oleh Roy Suryo lengkap

Kamis, 29 September 2022 | 18:38 WIB

KPK tidak akan hentikan kasus Lukas Enembe

Selasa, 27 September 2022 | 17:41 WIB
X