• Kamis, 1 Desember 2022

Pansus BLBI DPD nilai penjualan BCA rugikan negara

- Minggu, 25 September 2022 | 17:00 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008 Burhanudin Abdullah Harahap saat memenuhi undangan Pansus BLBI DPD di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (22/9/2022).  (Dok DPD RI)
Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008 Burhanudin Abdullah Harahap saat memenuhi undangan Pansus BLBI DPD di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (22/9/2022). (Dok DPD RI)

HARIAN MERAPI - Ketua Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (Pansus BLBI DPD) Bustami Zainudin menilai penjualan PT Bank Central Asia (BCA) merugikan negara triliunan rupiah.

Adapun proses tersebut dilakukan melalui penjualan saham pemerintah di BCA melalui program divestasi kepada konsorsium Farallon Capital pada 2002 lalu. Penjualan saham murah ini diduga kuat atas intervensi Dana Moneter Internasional (IMF), sehingga dinilai tidak tepat dan terlalu murah.

Hal ini disampaikan Bustami dalam keterangan resminya di sela saat rapat dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008 Burhanudin Abdullah Harahap di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (22/9/2022), seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga: Satgas BLBI sita aset obligor Samsul Nursalim di Lampung, ini kekayaannya

Burhanudin Abdullah hadir memenuhi undangan Pansus BLBI DPD untuk didengar pendapatnya terkait divestasi BCA beberapa waktu lalu.

Dalam rapat kali ini, Pansus BLBI menyampaikan beberapa pertanyaan kunci terkait pengucuran BLBI, penjualan BCA pada 2003, dan kemungkinan moratorium obligasi rekap ex BLBI yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

Ia memaparkan konteks pembelian 51 persen saham BCA pada tanggal 31 Desember 2002, di mana nilai aset BCA berdasarkan laporan keuangan auditor independen tercatat Rp 117 triliun.

Baca Juga: KPK tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka penerima suap

Namun saat transaksi penjualan saham BCA diduga terjadi suatu rekayasa intelektual dalam buku BCA, yang terdapat obligasi rekap pemerintah senilai Rp 60 triliun. Padahal, saham pemerintah yang dimiliki sebesar 93 persen berasal dari pemilik saham BCA lama yakni Anthony Salim.

Hal tersebut sebagai sisa pelunasan utang BLBI senilai Rp33 triliun yang hanya mampu dibayar Rp 8 triliun saja. Dengan demikian harga saham BCA sebesar 93 persen adalah Rp 25 triliun, sehingga sesungguhnya nilai BCA pada tahun 2003 saat dijual dalam posisi untung sebesar Rp 4 triliun.

Rinciannya, nilai bersih riil BCA sebesar Rp 60 triliun, Rp 25 triliun, dan Rp 4 triliun, sehingga totalnya Rp 89 triliun. Namun anehnya, transaksi penjualan 51 persen saham BCA kepada Farallon (pemilik PT Djarum Budi Hartono) hanya dengan harga Rp 5 triliun saja.

Baca Juga: Dijemput paksa, Hasnaeni alias Wanita Emas jadi tersangka kasus korupsi penyimpangan dana

Menurut Bustami, transaksi ini sangat janggal sebab BCA menerima bunga obligasi rekap pemerintah sebesar Rp 7 triliun sejak tahun 2003 sampai tahun 2009. Hal ini diakui oleh Direktur BCA Subur Tan.

“Atas pengakuan tersebut, ditemukan fakta suatu kejanggalan kasus kerugian keuangan negara senilai Rp 49 triliun (subsidi bunga obligasi rekap ex BLBI) ditambah Rp 89 triliun (nilai BCA tahun 2003 di luar profit BCA yang diterima oleh Budi Hartono sebagai pemegang saham pengendali BCA sejak tahun 2003) sehingga totalnya Rp 138 triliun. Bagaimana menurut saudara?" tanya dia.

Menjawab pertanyaan itu, Gubernur BI periode 2003-2008 Burhanudin Abdullah Harahap mengatakan pada dasarnya, perusahaan-perusahaan yang diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) oleh bank direncanakan akan diserahkan atau dijual kepada pemilik lama.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia diperkirakan masih di atas 5%

IMF menyarankan agar bank-bank itu untuk dijual ke pemilik lama meski akhirnya akan mengalami kerugian 30 persen, karena jika dijual ke pemilik baru harganya akan lebih murah. Namun ironisnya, kata Burhanudin, faktanya justru bank dibeli oleh pemilik lama yang menggunakan baju baru.

Dirinya pun mengungkapkan sebenarnya menginginkan adanya moratorium, namun lingkungan dan waktunya tidak tepat lantaran situasi global sedang sangat sulit seperti terjadinya inflasi di Amerika dan Eropa serta peningkatan inflasi di dalam negeri dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pangan, dan energi.

“Maka di saat kita melakukan moratorium kita akan dianggap default. Jadi terlihat akan aneh,” ujar Burhanudin.

Halaman:

Editor: Sutriono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ridwan Kamil dinilai bisa melengkapi Partai Golkar

Senin, 28 November 2022 | 18:08 WIB
X