Pemkab Sukoharjo meminta kepada masyarakat untuk tenang dan terus memantau perkembangan informasi dari pemerintah pusat. Sebab migrasi energi dari gas ke listrik tersebut masih sebatas rencana.
"Misal pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berdagang memasak menggunakan kompor gas 3 kilogram. Kalau diminta pemerintah beralih ke kompor listrik teknisnya seperti apa. Nanti apakah lokasi berdagang PKL cukup memiliki daya listrik menggunakan kompor listrik. Itu juga masuk teknis yang harus dipersiapkan dan disosialisasikan," lanjutnya.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop UKM) Sukoharjo Iwan Setiyono mengatakan, kompor listrik masih sebatas program yang dipersiapkan dan jadi kewenangan pemerintah pusat. Disdagkop UKM Sukoharjo sampai sekarang belum menerima surat edaran atau petunjuk terkait hal tersebut.
"Kami masih fokus pada distribusi dan penggunaan gas 3 kilogram. Soal kompor listrik kami menunggu kejelasan pusat. Itu kewenangan pemerintah dan di daerah tinggal menunggu pelaksanaan saja," ujarnya.
Iwan Setiyono menegaskan, rencana pemerintah terkait migrasi energi dari gas ke listrik memang sangat gencar disosialisasikan. Disdagkop UKM Sukoharjo terus memantau melalui perkembangan informasi di media.
"Butuh koordinasi bersama. Sebab kedepan pengaturan penggunaanya apabila migrasi ke listrik maka teknisnya seperti apa. Kami menunggu," lanjutnya.
Disdagkop UKM Sukoharjo sendiri sampai sekarang masih memantau terkait pemenuhan gas 3 kilogram untuk masyarakat. Pengawasan dilakukan secara ketat mengingat elpiji bersubsidi tersebut hanya dikhususkan penggunaanya untuk masyarakat miskin. *
