HARIAN MERAPI - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop UKM) Sukoharjo memantau stok dan distribusi penjualan bahan bakar minyak (BBM).
Pemantauan Didagkop UKM tersebut mengantisipasi masalah terkait adanya kebijakan kemungkinan kenaikan harga BBM dari pemerintah pusat. Masyarakat diminta tetap tenang mengingat stok masih mencukupi.
Kepala Disdagkop UKM Sukoharjo Iwan Setiyono, Senin (22/8/2022) mengatakan, BBM menjadi barang penting selain elpiji khususnya gas 3 kilogram yang dipantau sangat ketat oleh petugas.
Sebab barang tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus terpenuhi setiap hari. Pemenuhan baik stok barang maupun keterjangkauan harga serta kemudahan distribusi dan jual beli.
Disdagkop UKM Sukoharjo mencatat di Kabupaten Sukoharjo jumlah pelaku distribusi BBM dan elpiji sangat banyak. Jumlah SPBU 29, Pertashop 34, agen elpiji 18 dan pangkalan elpiji 1.159.
Disdagkop UKM Sukoharjo sudah berkoordinasi dengan melibatkan pihak pengelola SPBU dan PT Pertamina. Hal ini untuk mengetahui stok dan distribusi.
Petugas juga memantau harga khususnya terhadap BBM yang kemungkinan mengalami kenaikan sesuai kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Rektor Unila ditangkap KPK, Muhammadiyah sangat menyesalkan tindakan suap
"Khususnya memang pada BBM bersubsidi dipantau ketat baik stok, harga dan distribusi penjualan dari SPBU dibeli masyarakat umum," ujarnya.
Iwan Setiyono menegaskan, terkait kemungkinan kenaikan harga dan subsidi BBM merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat. Kebijakan nantinya dijalankan di daerah sesuai instruksi.
"Harga BBM bersubsidi itu kewenangan dan kebijakan pusat. Kalaupun ada perubahan atau seperti apa nantinya itu kebijakan di Jakarta sana. Di daerah hanya menjalankan dan yang jelas terus kami pantau," lanjutnya.
Hasil pemantauan Disdagkop UKM Sukoharjo sampai sekarang belum ditemukan masalah terkait BBM baik stok dan harga. SPBU di wilayah Kabupaten Sukoharjo masih melayani pembelian masyarakat normal seperti biasa.
Baca Juga: Gara-gara kasus Sambo, Fraksi PPP usulkan revisi terbatas UU Kepolisian
