JAKARTA, harianmerapi.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, pemerintah akan memperhitungkan rencana kenaikan harga BBM dengan sangat hati-hati.
Menurutnya, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.
Baca Juga: Pemerintah isyaratkan akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat, mobil irit semakin dilirik
"Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi," tuturnya, di Jakarta, Minggu (21/8/2022).
Luhut mengakui, pemerintah masih menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di APBN.
dia mengatakan tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan solar dan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.
Hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.
"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Namun, ia menegaskan harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia.
Luhut menambahkan pemerintah pun tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume.
Baca Juga: Inspiratif, pemain Timnas U-16 asal Tangerang peroleh beasiswa dari Pemda, bagaimana daerah lain ?
"Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," imbuhnya.
