HARIAN MERAPI - Pemilu belum dimulai, namun berbagai persoalan mulai mencuat ke permukaan.
Tak terkecuali persoalan yang terjadi di daerah yang berkaitan dengan partai politik (parpol), banyak aduan dari masyarakat. Situasi menjelang Pemilu 2024 pun mulai memanas.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat sejak 1-14 Agustus 2022 terdapat 13 orang yang mengadu karena namanya tercatut sebagai kader partai politik tertentu dan masuk ke dalam sistem informasi partai politik (Sipol).
Baca Juga: Gara-gara kasus Sambo, Fraksi PPP usulkan revisi terbatas UU Kepolisian
Informasi tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan di Kudus, Senin (22/8/2022).
"Belasan orang tersebut tidak merasa menjadi pengurus partai politik tertentu, sehingga mereka mengadukannya ke Bawaslu Kudus," kata Moh Wahibul Minan.
Ia mengungkapkan latar belakang para pengadu bervariasi, mulai dari mahasiswa, wiraswasta, pelajar, karyawan swasta, guru, dan bahkan Penyuluh Agama Islam non-PNS di lingkungan Kemenag Kabupaten Kudus juga terpampang di sipol partai tertentu.
Baca Juga: Jogja siapkan Festival Prawirotaman, catat tanggalnya
Sementara asal mereka, kata dia, tersebar di beberapa desa, mulai dari Desa Loram Wetan, Desa Tumpangkrasak, Desa Kaliwungu, Desa Besito, Desa Klumpit, Desa Singocandi, Desa Cendono, Desa Sunggingan dan Desa Pasuruhan Kidul.
Alasan pengaduan belasan orang tersebut berbeda-beda, di antaranya ada yang merasa namanya dicatut oleh salah satu partai politik dan dimasukkan menjadi pengurus DPC dengan posisi wakil ketua, padahal belum ada komunikasi dan persetujuan dengan yang bersangkutan.
"Ada pula yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota maupun pengurus partai politik, namun namanya masuk sipol. Adapula yang beralasan tidak menjadi anggota partai tertentu, namun namanya masuk di sipol. Adapula yang merasa keberatan sebab namanya terdaftar di sipol," ujarnya.
Baca Juga: Jalankan instruksi Kapolri, Polres Sumbawa tangkap 3 pelaku judi daring, ini jaringannya
Terkait hal itu, imbuh dia, KPU juga memberikan layanan khusus untuk cek keanggotaan parpol. Bagi masyarakat di Kudus yang merasa tidak menjadi anggota partai politik, tetapi setelah namanya di cek melalui https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik ternyata masuk di Sipol bisa mengadu ke KPU atau Bawaslu.
"Bawaslu RI dan seluruh Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota membuka posko layanan aduan masyarakat pada tahapan ini. Di Kudus, catatan posko pengaduan Bawaslu kabupaten Kudus hingga Minggu (21/8) tercatat sebanyak 13 orang yang mengadu di https://tinyurl.com/laporbawaslukudus," ujarnya.
Dari pengaduan tersebut, Bawaslu Kudus kemudian meneruskannya dengan mengirim surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kudus.
