Kasus Covid-19 Meningkat, Anggota DPR Desak Perusahaan Non Esensial Terapkan WFH

photo author
- Senin, 31 Januari 2022 | 11:22 WIB
 Anggota Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati.  (ANTARA/Carminanda)
Anggota Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati. (ANTARA/Carminanda)



JAKARTA, harianmerapi.com- Seiring naiknya kasus Covid-19 di Indonesia, kalangan DPR meminta agar pemerintah meninjau kembali penerapan sistem kerja perusahaan, termasuk perusahaan non esensial.


Perusahaan non esensial diminta untuk kembali menerapkan WFH.
Anggota Komisi IX DPR Elva Hartati meminta perusahaan non esensial segera menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) karena kasus positif Covid-19 terus meningkat.

Elva Hartati dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin (31/1/2022) mengatakan per Minggu, 30 Januari 2022, kasus aktif Covid-19 mencapai 61.718 setelah ada penambahan kasus sebanyak 9.163.

Baca Juga: Edy Mulyadi Penuhi Panggilan Penyidik Bareskrim Polri Terkait Kasus Jin Buang Anak

Ia meminta kenaikan kasus tersebut harus menjadi perhatian semua kalangan, termasuk juga dari dunia usaha.


"Presiden Joko Widodo telah mengimbau dengan sangat jelas bahwa bagi pekerja yang bisa menerapkan 'WFH' segera melaksanakan, mengingat kasus positif Covid-19 meningkat dengan terus meningkatnya transmisi lokal varian Omicron," ujarnya.

Elva menyampaikan kebijakan pemerintah sudah jelas bahwa hanya sektor esensial saja yang masih bisa beroperasi normal dengan protokol kesehatan ketat.
"Komisi IX mendukung seluruh program safety net untuk siap dilaksanakan membantu masyarakat yang terdampak," ucapnya.

Baca Juga: Ketua Satgas Covid-19 IDI Ingatkan Pentingnya Testing Karena Orang Terinfeksi Sudah di Mana-mana

Dia mengatakan Komisi IX DPR melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Satgas COVID-19 pada dua pekan lalu untuk memitigasi gelombang ketiga Covid-19.


Komisi IX DPR mengusulkan agar pemerintah menjadikan data bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit atau ICU sebagai patokan dalam memutuskan pelaksanaan PPKM.

"Kami masih yakin hanya dengan pengendalian pandemi dari sisi kesehatan dapat mendorong pemulihan ekonomi secara maksimal," katanya.
Menurut Elva pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi pengendalian pandemi di bidang kesehatan yang juga memikirkan keberlangsungan dunia usaha.

Baca Juga: Indonesia Hitung Mundur Menuju Gelombang Tiga, Prof Zubairi Djoerban: Jangan Panik, Kita Bisa Atasi

Beroperasinya 11 sektor bidang usaha esensial menjadi salah satu langkah solutif agar seluruh denyut perekonomian terus berlanjut sembari memastikan pandemi terkendali.
"Kami meminta dunia usaha sedikit bersabar sembari mendukung penuh upaya pemerintah dan parlemen mengendalikan pandemi sehingga perekonomian dapat pulih kembali," ujarnya.

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR Saniatul Lativa mengingatkan bahwa peningkatan kasus Covid-19 sekarang lebih banyak dari transmisi lokal.
"Jika perusahaan tetap mempekerjakan karyawannya, maka harus dipastikan bahwa karyawannya aman dari Omicron dan aman dari transmisi lokal penularan Omicron," imbuh Saniatul.

Meski demikian, dia mengatakan sementara penambahan kasus Covid-19 di Indonesia paling terkendali dibandingkan lima negara lain di Asia, India, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan data ourwordindata.org, kasus Covid-19 baru yang dikonfirmasi per 1 juta penduduk terlihat grafik penambahan kasus di Indonesia dominan landai.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Ada jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:15 WIB
X