• Senin, 27 Juni 2022

Pemda DIY Ikut Aturan Pembatasan Jawa-Bali, Pegawai Siap-siap WFH

- Kamis, 7 Januari 2021 | 06:57 WIB

YOGYA (MERAPI)-Pemda DIY tengah menyiapkan pelaksanaan instruksi pembatasan pergerakan orang seperti yang telah disampaikan pada rapat Presiden Joko Widodo dengan para Gubernur di Indonesia, Rabu (6/1) secara daring.
"Jadi ini tadi saya baru saja mendampingi Ngarso Dalem (Gubernur DIY, Sri Sultan HB X) rapat bersama presiden. Termasuk para menteri dan seluruh gubernur di Indonesia. Memang seperti yang teman-teman sampaikan tadi bahwa untuk wilayah Jawa-Bali terutama itu, perlu ada pembatasan pergerakan orang," ungkap Sekda DIY, Baskara Aji kepada wartawan, Rabu (6/1).
Aji mengatakan pada prinsipnya Pemda DIY siap menjalankan instruksi yang diberikan pemerintah pusat. Untuk selanjutnya, instruksi akan dirapatkan dengan mengundang para bupati dan wali kota pada Kamis hari ini (7/1) sehingga dapat dirumuskan kriteria pembatasan seperti apa.

"Pemda DIY siap terkait perintah pembatasan. Namun seperti apa (pembatasan) yang akan kita lakukan tentu nanti kita akan bicara dengan bupati dan walikota di DIY. Besok pagi pak Wagub akan memimpin rapat bersama bupati dan walikota. Semua akan kita undang rapat," jelasnya.
Aji mengungkap kriteria pembatasan dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Instruksi menjadi acuan, selanjutnya diserahkan ke daerah.
"Dari unsur pegawai baik pegawai negeri maupun swasta perlu ada pembatasan (WFH). Tetapi semua dikembalikan ke daerah sesuai kondisi masing-masing daerah. Untuk itu (rapat) dalam rangka merumuskan ini karena diminta memberlakukan pada tanggal 11 sampai dengan 25 Januari," jelasnya.
Aji mengungkap pembatasan pergerakan tersebut belum bisa dipastikan apakah akan dibuat dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) atau Surat Edaran (SE) seperti yang sebelumnya pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini akan dibicarakan pada rapat hari ini (7/1).

"Termasuk regulasi dalam bentuk apa besok kita hadirkan dari biro hukum supaya sesuai. Mengacu kemarin di tahun baru kita menggunakan (surat) instruksi," ujarnya.
Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021 khususnya di Pulau Jawa dan Bali merespons kasus aktif Covid-19 yang meningkat secara eksponensial.(C-4).

Editor: admin_merapi

Terkini

X