• Sabtu, 29 Januari 2022

Pemkab Sukoharjo Ajukan Dua Raperda Dibahas Bersama DPRD

- Senin, 29 November 2021 | 17:45 WIB
Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat menyerahkan dua raperda pada Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi.  (Wahyu Imam Ibadi)
Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat menyerahkan dua raperda pada Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi. (Wahyu Imam Ibadi)

SUKOHARJO, harianmerapi.com - Pemkab Sukoharjo mengajukan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk dibahas bersama dengan DPRD Sukoharjo.

Dua Raperda disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sukoharjo, Senin (29/11/2021). Kedua Raperda tersebut yakni, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Raperda tentang Bangunan Gedung.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, secara resmi Pemkab Sukoharjo sudah mengajukan dua raperda untuk dibahas bersama dengan DPRD Sukoharjo. Sebelum dilakukan pengajuan telah digelar rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus) pada 8 November 2021. Hasil rapat tersebut disepakati antara eksekutif dan legislatif akan melakukan pembahasan bersama dua raperda.

Baca Juga: Bawa Kabur Mobil Rental, Warga Kulon Progo Ditangkap Usai Kucing-kucingan dengan Polisi

Etik Suryani menjelaskan, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disusun dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal itu berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sesuai aturan tersebut, hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan adanya perkembangan baru dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka Perda Nomor 1 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diganti dengan Perda yang baru.

Baca Juga: Nongkrong Bawa Clurit dan Sekarung Senjata, Belasan Pelajar Tak Ditahan Tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Raperda tentang Bangunan Gedung merupakan penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat. Selain itu, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal berjati diri serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungan.

Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya bagi kepentingan masyarakat. Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X