MAGELANG, harianmerapi.com - Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz mengatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Magelang untuk selalu patuh aturan, dan menjaga amanah sebagai pengabdi negara.
"PNS harus menjaga amanah, tidak 'makan'yang bukan hak," kata dr Aziz, ditemui usai apel penyerahan surat keputusan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemkot setempat, Senin (18/10/2021).
Pada kesempatan itu, Dokter Aziz menyerahkan secara simbolis SK kenaikan pangkat kepada 47 PNS untuk periode 1 Oktober 2021.
Baca Juga: Polres Temanggung Mentarget IKPA 2021 sebesar 95,71
PNS yang naik pangkat tersebut meliputi golongan I.d sebanyak 1 orang, golongan IIa-IId 9 orang, golongan IIIa-IIId 26 orang, golongan IVa-IVb 9 orang, IVc dan IVe masing-masing 1 orang.
Sementara 1 orang PNS saat ini sudah terbit persetujuan teknis kenaikan pangkat IVe namun untuk SK masih proses di Sekretaris Negara (Setneg) Jakarta.
Pada penyerahan yang dilangsungkan di halaman belakang Kantor Wali Kota Magelang itu, Aziz mengatakan dengan tindakan, kinerja yang baik dan doa. Godaan PNS yang banyak tersebut dapat dilewati.
Baca Juga: Waspadai Gelombang Ketiga Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru
Disampaikan Pemkot Magelang melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) berkomitmen untuk terus memberikan layanan kepegawaian diantaranya layanan kenaikan pangkat secara baik, tepat waktu dan tepat sasaran.
"Mereka sudah pantas naik golongan. Mereka juga mengumpulkan kredit poin yang harus dipenuhi. Hal itu menunjukkan sistem di pemerintahan ini sudah baik, kenaikan pangkat diurus dengan baik dan bisa tepat waktu," kata Aziz.
Baca Juga: Nikita Mirzani Singgung Rachel Vennya Mengenai Dugaan Kabur dari Karantina 2 Kali
Menurutnya, kenaikan pangkat ini dapat menjadi kebanggaan bagi PNS, keluarga, dan instansi kerjanya. Oleh sebab itu, mereka harus meningkatkan prestasi kerja, disiplin dan semangat pengabdian untuk pemerintah dan masyarakat Kota Magelang.
Sebagai informasi, kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2021 ini telah menggunakan aplikasi online sejak proses pengusulan kenaikan pangkat dari tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) hingga tingkat pusat.*
