• Selasa, 26 Oktober 2021

Kota Magelang Berhak Atas Dana Insentif Daerah (DID) Setelah Mendapat Predikat WTP

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 23:17 WIB
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang Nur Hidayat menyerahkan piagam dan plakat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz.  (Foto: Dok. Pemkot Magelang)
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang Nur Hidayat menyerahkan piagam dan plakat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz. (Foto: Dok. Pemkot Magelang)

MAGELANG, harianmerapi.com - Pemerintah Kota Magelang berhak atas dana insentif daerah (DID) dari Kementerian Keuangan.

DID ini diberikan atas prestasi dari pemerintah Kota Magelang meraih predikat Opini Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.

DID diberikan pada tahun anggaran berikutnya setelah LKPD dinyatakan meraih WTP.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang Nur Hidayat mengatakan pemerintah pusat yang dalam ini Kementerian Keuangan memberikan apresiasi pada daerah yang meraih WTP dengan pemberian DID.

Baca Juga: Kota Magelang Terima Piagam WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2020

"Memang yang WTP akan mendapat DID, aturan ini masih berlaku sampai saat ini. Jadi Kota Magelanng akan menerima DID," kata Nur Hidayat, Kamis (14/10/2021).

Dia mengatakan itu saat menyerahkan piagam dan plakat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Magelang tahun anggaran 2020.

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang Nur Hidayat atas nama Menteri Keuangan kepada Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz di ruang VIP Kantor Wali Kota Magelang, Kamis (14/10/2021).

Nur Hidayat menjelaskan, piagam dan plakat WTP tersebut diberikan kepada Pemkot Magelang karena LKPD yang memenuhi kriteria WTP, yakni kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Halaman:

Editor: Husein Effendi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X