SUKOHARJO, harianmerapi.com - Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil verifikasi dan validasi ulang Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 13 ribu unit RTLH.
Sedangkan berdasarkan BDT tahun 2015 jumlahnya hanya 10.800 unit RTLH. Data tersebut sudah valid dan digunakan Pemkab Sukoharjo untuk menuntaskan RTLH.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Suraji, Senin (4/10/2021) mengatakan, verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2021 sudah selesai. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah dimulai sejak awal tahun 2021 lalu. Hasilnya diketahui akumulasi RTLH di Kabupaten Sukoharjo tersebar di 12 kecamatan sebanyak 13 ribu unit RTLH.
Baca Juga: Sandiaga Uno Numpang Zoom Meeting di Rumah Warga Desa Wisata Cikolelet Serang Banten
Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2015 lalu hanya 10.800 unit RTLH. DPKP Sukoharjo sengaja melakukan verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2021 sebagai bentuk perbaikan data mengingat sudah sangat lama tidak dilakukan pendataan.
DPKP Sukoharjo secara resmi sudah menerima data RTLH dari 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2021. Hasil pendataan ulang tersebut juga telah dilaporkan secara resmi ke Pemkab Sukoharjo.
"Memang ada kenaikan angka pada tahun 2021 ini dibanding tahun 2015 lalu. Sebab dulu ditingkat beberapa desa dan kelurahan belum dilakukan pendataan dan dikerjakan rehab RTLH. Tapi sekarang sudah," ujarnya.
DPKP Sukoharjo menemukan penambahan data dari hasil verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH di beberapa kecamatan. Suraji mencontohkan seperti di Kecamatan Grogol, Gatak, Baki, Mojolaban, dan Kartasura seharusnya data sekarang sudah nol temuan atau tidak ada RTLH lagi, namun kenyataanya masih ada RTLH ditemukan dan dilaporkan pihak pemerintah desa dan kelurahan ke tingkat kabupaten.
Baca Juga: Rehab 2.400 RTLH, Pemkab Sukoharjo Ajukan Usulan BSPS Tahun 2022 pada Pusat
Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor terjadi karena perkembangan dan kondisi warga berpenghasilan rendah. Kondisi ditambah dengan adanya pandemi virus Corona dimana ada kemungkinan penurunan tingkat ekonomi masyarakat karena menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak memiliki pekerjaan tetap.
Pemkab Sukoharjo melalui DPKP melalukan verifikasi dan validasi ulang data BDT RTLH tahun 2021. Proses tersebut telah resmi dilaksanakan sejak awal Februari. Nantinya setelah selesai data BDT RTLH hasil perbaikan akan dijadikan patokan bagi Pemkab Sukoharjo dalam menyusun program dan memberikan bantuan rehab RTLH.
DPKP Sukoharjo setelah menerima data verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH tahun 2021 maka akan langsung ditindaklanjuti. Penuntasan sebanyak 13 ribu unit RTLH menjadi prioritas utama.
"Kami perkirakan sebanyak 13 ribu unit RTLH itu akan tuntas semua pada tahun 2024 mendatang. Sebab sudah banyak program rehab RTLH di Kabupaten Sukoharjo baik dibiayai anggaran Pemkab Sukoharjo, provinsi, pusat dan CSR," lanjutnya.
