SUKOHARJO (MERAPI), harianmerapi.com - Pemkab Sukoharjo mengajukan usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rehab sebanyak 2.400 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada pemerintah pusat pada tahun 2022 mendatang.
Pada tahun 2021 ini BSPS yang diterima sebanyak 1.500 unit RTLH. Pengajuan lebih besar dilakukan untuk mempercepat penuntasan RTLH di Kabupaten Sukoharjo.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Suraji, Minggu (3/10/2021) mengatakan, Pemkab Sukoharjo dalam program BSPS hanya menyediakan tempat dan warga penerima saja.
Baca Juga: Objek Wisata Gunungkidul Masih Ditutup, Ratusan Wisatawan Dihalau Operasi Penyekatan
Sedangkan sumber dana bantuan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemkab Sukoharjo sekarang sudah mengajukan usulan BSPS untuk rehab sebanyak 2.400 unit RTLH tersebar disejumlah wilayah pada tahun 2022 mendatang kepada pemerintah pusat.
Pengajuan usulan dilakukan sekarang sejak awal dengan harapan dapat segera diproses pemerintah pusat. Angka pengajuan usulan BSPS tahun 2022 lebih besar dibanding 2021 yang hanya sebanyak 1.500 unit RTLH. Kenaikan angka dilakukan untuk mempercepat penuntasan RTLH di Kabupaten Sukoharjo.
Pemkab Sukoharjo sudah melakukan pendataan dan koordinasi dengan melibatkan dinas terkait, camat, lurah dan kepala desa. Sasaran calon penerima bantuan juga telah diketahui dan tinggal menunggu jawaban dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Millen Cyrus Juara Kontes Miss Queen 2021, Dicibir Netizen
Data sebanyak 2.400 unit RTLH yang diajukan tersebut semuanya sudah lengkap. Masing-masing kecamatan, desa dan kelurahan telah memiliki kuota sendiri dalam pengajuan usulan BSPS pada pemerintah pusat. DPKP Sukoharjo berharap pengajuan usulan tersebut semuanya dapat dipenuhi pemerintah pusat.
"Tahun 2021 ini ada 1.500 unit dan tahun 2022 mendatang sudah kami ajukan usulan 2.400 BSPS kepada pemerintah pusat. Harapannya semua terpenuhi," ujarnya.
DPKP Sukoharjo menjelang akhir tahun 2021 sekarang lebih kosentrasi pada rehab RTLH bersumber dari anggaran APBD Sukoharjo. Sebanyak 200 unit RTLH bersumber dari APBD 2021 telah selesai. Sedangkan 200 unit di APBD Perubahan 2021 sudah disetujui. Masing-masing unit RTLH mendapat bantuan sebesar Rp 15 juta yang semuanya digunakan untuk material.
Baca Juga: Mensyukuri Nikmat 5: Ternyata Ada Wanita Lain
"Tahapan sekarang yakni proposal untuk APBD Perubahan 2021. Mudah-mudahan segera selesai dan rehab RTLH segera dimulai," lanjutnya.
DPKP Sukoharjo pada proses rehab RTLH melalui anggaran APBD Perubahan 2021 memakai asas pemerataan. Semua kecamatan mendapatkan alokasi berdasarkan data RTLH yang dimiliki. Dengan demikian maka RTLH di masing-masing kecamatan bisa dikerjakan dan angkanya segera turun.
"Untuk BSPS tahun 2021 sebanyak 1.500 unit RTLH sebagian sudah selesai dan sebagian baru 50 persen. Sisanya akan diselesaikan secepatnya sebelum akhir tahun," lanjutnya. *
