HARIAN MERAPI – Bawaslu sangat memperhatikan hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas.
Karenanya, menjadi komitmen Bawaslu dalam memperjuangkan dan mewujudkan Pemilu ramah kepada perempuan dan para penyandang disabilitas.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, Bawaslu menerima berbagai masukan untuk mencegah dan menindak kekerasan terhadap perempuan selama proses Pemilu dan pemilihan berlangsung.
Baca Juga: Tarif pelayanan JKN naik, berlaku mulai tahun 2023, simak rinciannya berikut ini
"Kami menyambut baik masukan menyambut baik saran dan kolaborasi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), untuk mencegah dan menindak kekerasan terhadap perempuan selama proses pemilu dan pemilihan berlangsung," kata dia.
Lolly mengatakan perlunya menyusun sebuah pedoman kerja tertulis terkait pengembangan kawasan lingkungan kerja yang berperspektif gender dan lebih inklusif, yakni yang ramah perempuan dan ramah disabilitas.
Menurut dia yang pertama dilakukan Bawaslu adalah tidak ingin cara kerja Bawaslu menimbulkan kekerasan kepada kalangan perempuan.
Baca Juga: Membangun visi keluarga sebagai salah satu strategi membangun keluaga sakinah, mawadah wa rahmah
"Untuk ke depannya, kita akan berdiskusi lebih mendalam bersama para sahabat seperti Komnas Perempuan yang mau berkenan mau membantu kami dalam membahas pedoman kerja yang ramah kepada perempuan dan disabilitas,” katanya sebagaimana dikutip dari laman bawaslu.go.id
Lolly mengatakan harapan menjalin kerja sama dengan Komnas HAM dalam proses perekrutan jajara Bawaslu di daerah mulai Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan tahun ini.
Dia mengatakan hal kedua yang perlu dilakukan adalah perlunya tracking calon pimpinan Bawaslu yang ditelusuri dari riwayat kekerasan seksual tehadap perempuan yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan.
Baca Juga: Ratu Tisha punya saingan, Andre Rosiade resmi daftar jadi Waketum PSSI
Tahun ini akan dibuka perekrutan untuk Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota yang seluruhnya habis masa jabatan pada bulan Agustus ini.
"Data-data dari Komnas HAM ini dapat membantu agar penyelenggara yang terpilih adalah individu yang bebas dari riwayat kekerasan,” terang dia.
Ketiga, kata dia, Bawaslu mendukung program kampanye JITU (jeli, inisiatif, toleran, ukur) sebagai kampanye publik yang digagas Komnas Perempuan pada pemilu 2009 untuk menggerakkan kampanye pemilih yang cerdas dan bersih sebagai bentuk yang perlu didukung.