HARIAN MERAPI - Bawaslu menyatakan ada 109 temuan dan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024, sepanjang tahun 2022.
Atas temuan itu, Bawaslu menindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku dan memberikan pemahaman agar tidak kembali melanggar aturan.
Anggota Bawaslu Puadi mengatakan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota sepanjang tahun 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023, telah melakukan proses penindakan pelanggaran administrasi pemilu.
Baca Juga: Arema FC Malang ingin berkandang di Stadion Sultan Agung, Bupati Bantul: Kita kaji dulu
"Dalam proses tersebut, terdapat 109 temuan dan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu," terangnya sebagaimana dilansir BawasluRI.go.id.
Puadi menyampaikan itu dalam memberikan catatan hasil pengawasan tahapan pemilu selama tahun 2022 serta memproyeksikan kerja pengawasan pemilu selama Tahun 2023 sebagaimana diunggah Bawaslu.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu tetap mengingatkan KPU agar membuka seluruh proses tahapan pemilu dengan baik kepada masyarakat.
"Semisal tahapan pemilu yang berjalan beririsan, pemutakhiran data pemilih dan pencalonan anggota DPD, agar dapat melibatkan masyarakat di setiap tahapannya," kata dia.
Bawaslu selama tahun 2022 kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty telah mengeluarkan 26 surat imbauan ke berbagai pemangku kepentingan, posko aduan, sosialisasi, semuanya demi membangun partisipasi terkait pengawasan pemilu kepada masyarakat.
Kemudian untuk proyeksi tahun 2023, ujar dia, Bawaslu akan lebih banyak berkolaborasi dengan banyak pihak untuk memaksimalkan upaya pencegahan.
IKP sebagai 'senjata' Bawaslu dan harus memastikan seluruh program tepat sasaran, tepat guna, dan mampu meminimalisir segala kerawanan Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan Bawaslu akan bersiap diri menyiapkan segala hal terkait pengawasan penataan apabila diminta pemerintah dan KPU terkait penataan dapil yang sedang berjalan. *
