HARIAN MERAPI - Pemkab Sukoharjo tunggu kejelasan dan terus memantau perkembangan mengenai rencana penggunaan kompor listrik menggantikan elpiji 3 kilogram.
Sebab sampai sekarang program pengalihan energi tersebut masih sebatas rencana dan belum ada jadwal direaliasikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, Sabtu (24/9) mengatakan, pengalihan energi atau migrasi dari gas ke listrik yang berdampak pada penggunaan kompor di masyarakat sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemkab Sukoharjo dalam hal ini di daerah hanya tinggal melaksanakan saja.
Baca Juga: Asupan berbahan biji kakao bantu hindarkan risiko pembekuan darah dan sulit tidur
Pemkab Sukoharjo sampai sekarang masih menunggu kejelasan mengenai rencana penggunaan kompor listrik menggantikan elpiji 3 kilogram. Pemkab Sukoharjo juga masih memantau perkembangan mengenai rencana program pusat tersebut.
Sebelum dilaksanakan program tersebut Pemkab Sukoharjo berharap ada tahap sosialiasi di masyarakat. Salah satunya terkait penerima bantuan kompor listrik gratis dan teknis penggunaanya. Sebab pengalihan energi ini masih belum dipahami.
Sosialiasi juga dilakukan terkait dengan teknis pelaksanaan program di daerah. Sebab butuh koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penerapan kompor listrik.
"Soal kompor listrik kami menunggu kejelasan pusat. Belum ada petunjuk dan kami juga menunggu teknis sambil memantau perkembangan," ujarnya.
Widodo menjelaskan, tidak mudah dalam melaksanakan program pengalihan energi dari gas ke listrik. Sebab banyak hal harus dipersiapkan dan disosialisasikan ke pemerintah daerah dan masyarakat.
"Sama seperti dulu saat kompor minyak tanah diganti ke gas 3 kilogram. Butuh persiapan matang untuk menghindari gejolak di masyarakat," lanjutnya.
Pemkab Sukoharjo sejauh ini hanya sebatas menerima informasi mengenai penggunaan kompor listrik akan menyasar warga kurang mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki listrik di rumah.
Masyarakat tersebut direncanakan akan menerima kompor listrik gratis bantuan dari pemerintah pusat. Namun demikian kejelasannya sampai sekarang masih ditunggu daerah.
"DTKS itu yang mengelola dinas apa dan juga masih melibatkan dinas lainnya yang bertugas menyasar masyarakat penerima. Jelas harus dipersiapkan," lanjutnya.