PURWOREJO, harianmerapi.com – Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara minta pemerintah ubah pendekatan dalam selesaikan masalah kuari Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyebutkan, ada sejumlah hal yang harus dievaluasi oleh pemerintah terkait dengan rencana pembukaan kuari atau tambang batu terbuka di Desa Wadas.
Permintaan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara agar pemerintah ubah pendekatan dalam selesaikan masalah kuari Desa Wadas disampaikan ketika kunjungi desa itu, Sabtu 12 Februari 2022.
Baca Juga: Timbulkan Suara Gemuruh dan Berbahaya, Gunung Tangkuban Parahu Terpantau Muntahkan Asap Solfatara
Apa maksud pernyataan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara?
Kepada harianmerapi.com, Beka mengatakan jika pendekatan kepada masyarakat dalam bentuk pengerahan pasukan sudah tidak bisa lagi diterapkan dalam kondisi sekarang.
Pendekatan keamanan seperti itu, katanya, justru dapat menimbulkan gesekan di masyarakat, seperti terjadi di Desa Wadas.
“Trauma akibat peristiwa 8 Februari 2022 itu justru akan mempersulit penyelesaian masalah di Desa Wadas,” katanya.
Baca Juga: Bali United Naik ke Posisi Tiga Liga 1 Setelah Habisi Bhayangkara FC 3-0
Menurutnya, pemerintah harus mulai mengubah pendekatan dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu titik beratnya.
“Sekarang ini, HAM harus menjadi salah satu yang utama,” tegasnya.
Pendekatan tidak cukup hanya berwujud perhitungan ekonomi saja, sebab kata Beka, ada persoalan lain yang dihadapi masyarakat ketimbang soal ekonomi.
“Sekarang ini sudah ada standar HAM yang juga menjadi tuntutan zaman,” ungkapnya.
“Maka harus diubah pendekatan yang ada, bukan hanya metodenya saja, tapi kepentingan masyarakat itu yang utama dan harus didengar,” tegas Beka.
Baca Juga: Bayi Perempuan dalam Kondisi Hidup Ditemukan Warga Sampit di Dalam Kardus Dekat Parit