HARIAN MERAPI - Sejumlah warga Pati yang bermukim di Jakarta memberikan tanggapan positif atas rencana aksi demo masalah Bumdesma di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Aksi demo ke Kejagung RI di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi Bumdesma ini digelar penggiat anti korupsi Pati.
"Kami banyak menerima tawaran. Ada yang akan membantu penginapan, makanan dan pengamanan terkait rencana aksi demo di Kejagung," kata Direktur LBH Joeang, Fatkurochman SH MH, Selasa (30/5/2023).
Baca Juga: Polsek Umbulharjo Ringkus Enam Orang Remaja Pelaku Penganiayaan, Ini Kronologinya
"Rencana demo ke Kejagung awal Juni. Namun ini masih dikoordinasikan masalah kepastian tanggal keberangkatan. Serta penyiapan properti untuk demo," tegasnya.
Humas rencana aksi demo, Supriyanto menyatakan, ada dua hal yang dipikirkan sebelum berangkat menuju Jakarta.
Yakni, masalah tanggal pemberangkatan, dan siapa saja yang boleh ikut demo.
"Banyak anggota masyarakat yang mau ikut demo di kejagung. Namun kami harus membatasi. Kalau terlalu banyak peserta, takutnya malah tidak terkendali," ucap Supriyanto yang didampingi Jani Prasetyo SH.
Baca Juga: Parkir Liar di Jalan Sarkem Kawasan Malioboro Yogya Ditertibkan Petugas, Ini Sanksinya
Sebagaimana diberitakan, sejumlah elemen penggiat anti korupsi Pati yang dikoordinir LBH Joeang, akan menggelar aksi demo di depan kantor Kejagung RI di Jakarta.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian untuk melaporkan kinerja Kejari Pati yang tidak serius menangani dugaan korupsi pada kasus Badan Usaha Bersama (Bumdesma).
"Kasus Bumdesma sudah dilaporkan 21 bulan lalu. Ternyata belum ada penangan serius kejari Pati," kata direktur LBH Joeang, Fatkurochman SH MH yang didampingi Anton Sugiman.
Fatkurochman mengaku sangat terkejut setelah mendengar penjelasan jika Kejari Pati belum bisa bergerak lebih luas, dengan alasan masih menunggu hasil audit BPK yang belum keluar.
Baca Juga: Mario Dandy Diborgol dengan borgol plastik, Kapolda Metro minta maaf, ini tanggapan Direktur Lemkapi
"Kami sebagai pihak pelapor dugaan kasus korupsi Bumdesma ini, sangat kecewa dan tidak mempercayai lagi, terhadap kinerja kejari Pati," katanya.
"Karena kasus ini sudah kami laporkan 21 bulan lalu. Maka kami akan menggelar demo di Kejagung Jakarta. Dengan tuntutan agar penanganan kasus Bumdesma Pati segera dibawa ke meja hijau," tambahnya.
Sebagaimana diberitakan, Kepala Kejaksaan Negeri Pati, Mahmudi SH MH memastikan jika pihaknya tetap konsen dalam penanganan dugaan kasus di Bumdesma Pati.
Dan penanganannya masih di bagian pidsus.
Baca Juga: Windy Idol diperiksa KPK terkait dugaan aliran uang kasus suap MA, begini pengakuannya
Kasus ini mencuat, menyusul aduan sejumlah tokoh masyarakat, yang mempertanyakan penggunaan dana Bumdesma Pati.
Karena sebanyak 154 Bumdes yang pada tahun 2018 mengirim dana penyertaan modal, dengan total mencapai sekitar Rp5,1 miliar.
Diduga, dana tersebut tidak ada di kas Bumdesma. Kumpulan dana sebesar Rp4.750.00.000 dijadikan modal usaha (dikelola) PT Maju Berdikari Sejahtera Pati (MBSP).
Baca Juga: Gunakan ayam kampung dan telur bebek, bakmi Jawa rebus kian mantap, apalagi dilengkapi kopi gula aren
Ketika dikonfirmasi, Ketua Bumdesma Pati, Rusdiyanto SE pernah menyatakan siap membuka semua data masalah keuangan. Hal yang sama juga diungkapkan direktur PT MBSP, Reza. *