HARIAN MERAPI - Gaung rencana aksi demo untuk menentang kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen, kini menempatkan Bupati Sudewo dalam posisi sulit.
Kalangan bawah (masyarakat) tetap mendesak agar besaran pajak diturunkan.
Dari pimpinan atas, seperti Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Jateng, Ahmad Lutfi meminta agar Bupati Pati segera mengevaluasi kembali mengenai keputusan kenaikan pajak.
Sedang dari tingkat menengah, yakni pengamat hukum, ahli kebijakan publik dan hukum tatanegara, menyatakan akan datang ke Pati, guna mempelajari proses demokratisasi ketika masyarakat bergerak mengumandangkan kedaulatan rakyat.
Dalam pernyataan pers, Mendagri Tito Karnavian meminta Itjen Depdagri untuk meneliti kenapa di Pati terjadi kenaikan PBB-P2 sampai 250 persen.
Gubernur Jawa Tengah, Achmad Lutfi mengaku sudah pernah mengingatkan Bupati Pati masalah pengambilan keputusan di Pati.
Yaitu, supaya dilakukan sosialisasi dulu ke masyarakat Pati secara masif.
Baca Juga: Sehari jelang hadapi Persebaya Surabaya, Van Gastel sebut PSIM tunjukkan perkembangan positif
Sedang dari masyarakat Pati, harga mati, meminta supaya pajak diturunkan.
Bahkan dalam menggolkan usaha tersebut, mereka akan menggelar aksi demo secara besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendatang.
Nampaknya dari rencana demo tersebut, mendapat dukungan penuh dari warga. Terbukti masyarakat rela mengirim donasi ke posko yang berada di Simpang Lima kota Pati.
Sementara itu Bupati Pati, H Sudewo ST MT mulai melunak soal desakan kenaikan PBB-P2.
Baca Juga: Polres Sukoharjo gelar penyelidikan dugaan pelanggaran beras oplosan, ini hasilnya....
"Nanti kita pelajari lagi. Tidak ada niat kami membuat gaduh masyarakat," ujarnya, Kamis (7/8/2025)
Koordinator Presidium LSM Dewan Kota, Drs Pramudya mengingatkan jika adanta rencana demo menentang kenaikan pajak di Pati, mendapat perhatian khusus dari penggiat demokratisasi secara nasional.
"Banyak pengamat dari kabupaten/kota lain, yang akan datang ke Pati, tanggal 13 Agustus nanti. Mereka menyatakan akan belajar demokratisasi, khususnya masalah kedaulatan di tangan rakyat," ujarnya.
Sedang tokoh Winong, Sentut Karyono mengungkap jika kisruh kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen, sudah sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Kota Salatiga bakal jadi Kota Liveable dan Loveable, verifikasi penghargaan Swasti Saba 2025
"Setelah kisruh Pati viral di berbagai pemberitaan nasional, presiden utus Mendagri. Selain itu, sejatinya Wamendagri justru lebih dulu dalam mengambil sikap terkait keputusan Bupati Sudewo yang kontroversial," tuturnya.
Ketua Sedulur Sudewo Selawase (S3), Fatkurochman SH MH mengaku prihatin munculnya kisruh PBB-P2.
"Kami akan mempelajari pihak mana sampai tega mendesak bupati supaya melakukan adanya kenaikan pajak," ujarnya dengan nada bertanya. *