HARIAN MERAPI - Untuk menghentikan polemik dan residu masalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%, Pemkab Pati bisa menyiapkan tiga langkah strategis.
"Pertama, Bupati Pati berani menurunkan PBB-P2 hingga 20 persen," kata Koordinator Presidium LSM Dewan Kota, Drs H Pramudya Budi, Jumat (13/6/2025).
"Kedua, Bupati Sudewo mengundang dan mengajak diskusi anggota DPR RI/DPRD Propinsi asal Pati. Dan ketiga, Pemkab Pati meniru seperti langkah Pemkab Jember (Jatim)," lanjutnya.
Baca Juga: Mengaku relawan polisi, tiga pemuda lakukan pencurian dengan kekerasan. Begini modusnya
Di hadapan peserta diskusi yang digelar Komunitas Peduli Jalan Berlobang, Pramudya membeber jika persoalan kenaikkan PBB-P2 tahun 2025 sebesar 250 persen, masih mendapat pro kontra bagi masyarakat Pati.
"Perdebatan masyarakat Pati di medsos, masih didominasi masalah kenaikan PBB. Dari netizen, lebih banyak yang merasa keberatan," tuturnya.
Menurutnya, supaya keuangan daerah tetap terjaga, ucap Pramudya, maka sesuai undang-undang keuangan, Sudewo selaku bupati, mempunyai hak insentif fiskal. Yaitu dapat memberi pengampunan dan atau penurunan pajak.
"Kalau ada maklumat pengampunan atau penurunan pajak, pasti bupati Sudewo akan mendapat respon positif dari masyarakat," kata Pramudya Budi.
Baca Juga: AFC dituntut transparan setelah muncul isu Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Selain itu, tambahnya, untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di Pati, Bupati Sudewo bisa melakukan koordinasi minta dukungan dari para anggota dewan propinsi dan pusat, yang asli warga Pati.
Dirincikan sejumlah warga Pati asli yang menduduki kursi legislatif.
Di DPR RI ada nama Firman Subagiyo (PG), Wulan (Nasdem), Haryanto (PDIP), dan Marwan Jafar (PKB).
Serta pengganti (PAW) Sudewo dari Gerindra. Selanjutnya untuk DPRD Propinsi Jateng ada Sugiharto (PKB), Supriyanto (PG), Kartina S (PD), dan Noval (Gerindra).
Baca Juga: BRI salurkan KUR Rp 69,8 triliun ke 8,3 juta debitur UMKM, bukti nyata kepedulian terhadap UMKM
"Kekuatan politik para anggota dewan, juga merupakan kapital untuk membangun Pati," kata Pramudya Budi.
Menurutnya lagi, untuk menambah kecepatan membangun daerah, maka Pati bisa meniru langkah seperti yang dilakukan Pemkab Jember (Jatim).
Disebutkan Pramudya Budi, jika Pemkab Jember akan menerima bantuan dari pemerintah pusat senilai kurang lebih Rp 1 triliun.
Bantuan tersebut merupakan hasil dari safari politik dan koordinasi yang dilakukan Bupati Jember, Muhammad Fawait, ke sejumlah kementerian di Jakarta.
Baca Juga: DLH Banyumas dibuat geram lantaran limbah medis bisa nyasar ke saluran irigasi, jarum suntik dan infus pun berserakan
"Bantuan yang segera dikucurkan dalam periode 2025–2026, dialokasikan untuk sejumlah sektor strategis. Mulai dari pembangunan flyover atau underpass, rehabilitasi pasar, pembangunan jalan, optimalisasi lahan pertanian, pengembangan bandara, sektor pariwisata, hingga peningkatan layanan rumah sakit," ucap Pramudya Budi.
Sebagamana diberitakan, Pemkab Pati pada tahun 2025 ini akan menaikkan PBB-P2 sampai 250 persen.
Menurut Bupati Pati, H Sudewo ST MT penyesuaian PBB bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Sehingga akan mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Baca Juga: Aceh-Sumut berebut empat pulau yang ditengarai memiliki kandungan Migas, benarkah klaim tersebut?
"Penerimaan PBB Pati saat ini, hanya Rp 29 miliar. Padahal, beban beaya pembangunan jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan membutuhkan anggaran yang sangat tinggi," ujarnya kepada awak media beberapa waktu yang lalu. *
