HARIAN MERAPI - Jumlah petani di Kabupaten Sukoharjo hanya 4,16 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo.
Namun demikian, hamparan lahan pertanian yang luas mampu membuat Kabupaten Sukoharjo swasembada pangan dengan surplus beras.
Ke depan, tantangan semakin berat dengan bertambahnya usia petani dan menyempitnya lahan pertanian akibat pembangunan.
Baca Juga: Sembilan ciri insting bawaan manusia, diantaranya keimanan adanya Sang Pencipta
Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat membuka kegiatan pembinaan kelembagaan petani dalam rangka mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern di Desa Wironanggan Kecamatan Gatak, Selasa (22/8/2023) mengatakan, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah, meskipun luas wilayah Kabupaten Sukoharjo terkecil ke dua setelah Kabupaten Kudus.
Jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani hanya 4,16 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo.
Dengan persentase jumlah petani ini tentunya bukan hal yang mudah untuk tetap mempertahankan surplus beras di Kabupaten Sukoharjo.
Baca Juga: Gelar budaya hingga bantuan bak sampah dukung program Kelas Eling Tahan Banting di Kasihan Bantul
"Pada kondisi semakin meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan pangan juga semakin meningkat, namun kita dihadapkan pada keterbatasan lahan pertanian. Untuk itu harus dicari inovasi agar produksi pangan terus meningkat dan surplus beras dapat dipertahankan," kata Etik.
Agar target surplus beras Kabupaten Sukoharjo ini dapat dicapai, kuncinya adalah kolaborasi antar stakeholder, memperkuat jejaring kerja untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sukoharjo.
Tercapainya swasembada pangan tidak bisa hanya dibebankan kepada petani, namun pemerintah, swasta, akademisi bahkan media masa ikut andil dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Sukoharjo.
Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melaksanakan intensifikasi pertanian, utamanya dalam upaya mengatasi masalah masih kurangnya infrastruktur pertanian.
Baik berupa jaringan irigasi, pengembangan sumber air baru untuk pertanian, ketersediaan benih dan bibit bermutu yang masih terbatas serta masih lemahnya kelembagaan petani dan kemampuan kelompok petani dalam persaingan di pasar global.
"Dalam keterbatasan anggaran, saya sangat berharap pihak swasta dan akademisi ikut membantu dalam peningkatan kapasitas kelembagaan petani ini melalui sosialisasi dan pelatihan, sehingga semua program dan kegiatan dari pemerintah dapat disinergikan dengan partisipasi swasta dan akademisi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi," tambah Etik.
