Penerbitan bahkan sudah dilakukan awal setiap tahun pada 1 Januari dan segera didistribusikan ke wajib pajak mulai 2 Januari.
BPKPAD Sukoharjo sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengirimkan SPPT tersebut. Namun kendala dihadapi karena beberapa wajib pajak tidak diketahui keberadaanya sehingga menimbulkan piutang.
"Ada asetnya dan sudah kami terbitkan SPPT. Tapi keberadaan wajib pajak sulit dilacak atau tidak diketahui keberadaanya. Karena tidak segera dibayar maka muncul piutang PBB. Angka setiap tahun kami catat sekitar Rp 5 miliar," ujarnya. *
