HARIAN MERAPI - Usai apel kawal hak pilih, Bawaslu Kabupaten Magelang menggelar patroli di Pasar Borobudur, Kabupaten Magelang, Senin (27/2/2023).
Patroli kawal hak pilih Bawaslu Kabupaten Magelang ini untuk sosialisasi pentingnya pemilu dan masuknya di daftar pemilih.
Guna kawal hak pilih, Bawaslu Kabupaten Magelang menjelaskan untuk mengetahui sudah masuk di daftar pemilih atau belum pengawas mengecek melalui cekdptonline.kpu.go.id.
Baca Juga: Gara-gara pernyataannya tentang sistem Pemilu, Ketua KPU RI disidang DKPP
Bagi yang belum terdaftar lantas masuk rekomendasi untuk diusulkan kepada KPU.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Habib M Shaleh mengatakan apel kawal hak pilih bertujuan memastikan proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih (mutarlih) memenuhi prinsip-prinsip daftar pemilih dan sesuai dengan ketentuan perundangan.
"Daftar pemilih harus memenuhi sejumlah prinsip di antaranya update, transparan dan komprehensif. Mereka yang tidak memenuhi syarat harus dikeluarkan dan yang memenuhi masuk dalam daftar pemilih," kata Habib M Shaleh.
Dia mengatakan apel bertujuan agar pengawas pemilu senantiasa membuka mata melaksanakan pengawasan di lapangan sehingga mengetahui di mana potensi pelanggaran.
Baca Juga: Sigi diguncang gempa magnitude 5,5, BMKG: akibat aktivitas sesar
"Bila mengetahui potensi pelanggaran tersebut maka wajib untuk melakukan pencegahan pelanggaran selain juga tidak segan untuk menindak pelanggaran," kata dia sembari mengatakan dalam pengawasan dan penindakan disesuaikan dengan kapasitas dan tugas fungsi masing-masing.
Dia mengatakan patroli kawal hak pilih dilaksanakan satu minggu dua kali yakni setiap hari Selasa dan Jumat sesuai dengan wilayah masing-masing.
Patroli ini akan dilangsungkan sempai menjelang pencoblosan Februari 2024.
"Pengawas wajib untuk selalu turun ke lapangan, memantau mengawasi dan memastikan tidak ada pelanggaran, dalam pendataan dan penyusunan daftar pemilih," kata dia.
Baca Juga: Jelang vonis mantan Walikota Yogya Haryadi Suyuti, JCW prediksi hukuman tidak jauh dari tuntutan JPU
