HARIAN MERAPI - Pembangunan sekolah rakyat di wilayah Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo tinggal menunggu waktu saja setelah dilakukan penandatanganan bersama pemerintah pusat dengan Pemkab Sukoharjo.
Pembangunan dijadwalkan selesai dalam waktu enam bulan. Sekolah rakyat rencananya akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027 mendatang.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo Suparmin, Selasa (9/12/2025) mengatakan, sekarang sudah dilakukan penandatanganan kesepakatan pembangunan sekolah rakyat antara pemerintah pusat dengan Pemkab Sukoharjo. Hal ini menjadi sinyal kepastian pelaksanaan pembangunan tinggal menunggu waktu saja.
"Desember 2025 ini segera dilakukan awal pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama. Kapan kepastiannya tinggal menunggu waktu saja dari pemerintah. Saat ini sudah dilakukan penandatanganan bersama pusat dan daerah," ujarnya.
Baca Juga: Para pendaki Gunung Rinjani diminta waspada cuaca ekstrem, jalur naga licin lho!
Suparmin menjelaskan, dari jadwal yang ada diketahui rencana pembangunan dimulai Desember 2025 dan selesai dalam waktu enam bulan. Sedangkan operasional sekolah rakyat akan dimulai pada tahun ajaran baru 2026/2027.
"Rencananya seperti itu. Tapi bisa juga berubah karena kami masih terus berkoordinasi dan menunggu kepastian dari pusat," lanjutnya.
Dinsos Sukoharjo baru saja selesai mengikuti rapat koordinasi (Rakor) kesiapan pembangunan sekolah rakyat di Bali beberapa waktu lalu. Rakor dipimpin langsung oleh pihak pemerintah pusat kepada semua daerah yang akan melaksanakan pembangunan sekolah rakyat.
Dalam rakor tersebut diketahui total ada 104 sekolah rakyat akan di bangun di seluruh daerah di Indonesia. Sedangkan di tingkat Jawa Tengah ada 12 sekolah rakyat.
Persiapan sekolah rakyat di Kabupaten Sukoharjo sekarang baru tahap pemenuhan syarat administratif. Rencana pembangunan kemungkinan akan dilaksanakan pada akhir November atau awal Desember 2025.
Baca Juga: Pemda DIY bantu korban banjir Sumatera sebesar Rp3 miliar
"Pemenuhan syarat administratif seperti dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub) dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya sudah," lanjutnya.
Syarat administratif tersebut saat ini sudah diserahkan dari daerah ke pemerintah pusat. OPD Pemkab Sukoharjo terkait dalam hal ini sudah melakukan penyusunan pemenuhan syarat administratif tersebut.
"Sudah dikoordinasikan dengan OPD terkait dan setiap perkembangan terkait rencana pembangunan sekolah rakyat selalu dilaporkan," lanjutnya.
Sekolah rakyat di Kabupaten Sukoharjo diharapkan bisa buka tahun 2026. Sebab saat ini Pemkab Sukoharjo sudah menyediakan lahan 5 hektar lebih dan tinggal menunggu pelaksanaan pembangunan dari pusat. Sekolah rakyat tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah mulai anggaran hingga operasional.
