Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Agus Sumantri, mengatakan dalam beberapa kali rapat dikagetkan dengan perbedaan data pegawai khususnya guru dengan status ASN, PPPK dan tenaga honorer di beberapa OPD terkait di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Data tersebut seharusnya sama dan tunggal sehingga tidak membingungkan.
"Berapa guru yang ASN, PPPK dan yang masih tersisa tenaga honorer. Kami minta Disdikbud Sukoharjo segera menyiapkan dan menyamakan angka dengan OPD terkait di lingkungan Pemkab Sukoharjo," ujarnya.
Agus meminta agar data pegawai tersebut sama karena dikhawatirkan kebelakang muncul masalah. Sebab para guru tenaga honorer ini setelah mengabdi lama tetap menuntut diangkat kesejahteraannya dengan peningkatan status menjadi ASN atau PPPK.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sukoharjo meminta kepada Disdikbud Sukoharjo memperhatikan nasib guru honorer atau wiyata bakti terdampak rencana regrouping sekolah.
Regrouping rencananya akan dilakukan disejumlah sekolah karena permasalahan kekurangan murid. Pelaksanaan program tersebut menunggu tahapan kajian selesai.
Ketua Banggar DPRD Sukoharjo sekaligus Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto mengatakan, rencana regrouping muncul dari Disdikbud Sukoharjo menindaklanjuti kondisi sekolah yang mengalami kekurangan murid.
Masalah muncul pada tahun ajaran baru dimana jumlah murid baru yang mendaftar sangat minim. Hal ini berdampak pada kondisi sekolah tidak mampu memenuhi kuota murid baru yang disediakan.
Permasalahan tersebut terjadi cukup lama dan terus terulang setiap tahun. Rencana regrouping sekolah sudah disampaikan Disdikbud Sukoharjo ke DPRD Sukoharjo.
Baca Juga: Technical Skill Contest bawa bengkel Solobaru melaju ke tingkat nasional wakili Jawa Tengah
Dalam hal ini DPRD Sukoharjo meminta kepada Disdikbud Sukoharjo melakukan persiapan dan kajian. Hal ini penting karena banyak pertimbangan baik pendidikan murid, maupun nasib para guru.
"Menindaklanjuti kebijakan regrouping sekolah. Banggar DPRD Sukoharjo menyarankan kepada Disdikbud Sukoharjo agar dalam pelaksananya mempertimbangkan secara serius masih para guru honorer maupun guru wiyata bakti," ujarnya.
Nurjayanto melanjutkan, proses regrouping hendaknya tidak hanya berorientasi pada efisiensi kelembagaan, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan pengabdian dan kesejahteraan para tenaga penduduk yang selama ini telah berperan penting dalam dunia pendidikan.
Selain itu, Disdikbud Sukoharjo diminta untuk berkoordinasi secara intensif dengan BKPSDM Sukoharjo dalam rangka mengantisipasi kekurangan tenaga penduduk pada jenjang SD dan SMP guna menjamin kualitas layanan pendidikan tetap terjaga. (*)
