HARIAN MERAPI - Komisi IV DPR RI bersama Bulog, dan Bapanas, memantau langsung penyaluran bansos pangan dari pemerintah di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon-Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Senin (4/8/2025).
Pemantauan penyaluran bansos pangan di Kalurahan Pandowoharjo, Sleman, Yogyakata, dilakukan oleh Komisi IV DPR RI bersama Bulog dan Bapanas, untuk memastikan tidak adanya penyelewengan atau penyimpangan.
Dalam sambutannya Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto SE, menekankan bansos pangan dari pemerintah harus sampai ke tangan yang memang membutuhkan.
"Kalau ada yang kurang sesuai, silakan laporkan kepada saya atau kepala desa setempat, agar bantuan ini benar-benar bisa memberi manfaat yang nyata kepada masyarakat," kata Titiek Soeharto, sapaan karib Ketua Komisi IV DPR RI, tersebut.
Lebih jauh putri Presiden Soeharto ini mengatakan, bahwa bansos pangan merupakan bukti hadirnya negara, merupakan bagian program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
"Khususnya bagi yang masuk dalam kelompok masyarakat rentan dan miskin," ujarnya.
Dia mengatakan lagi, bahwa bansos pangan bukan persoalan pangan semata. Namun, juga bagian dari upaya besar pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
"Tujuannya tidak lain agar masyarakat bisa tetap hidup sehat, cukup makan, dan tidak terbebani dengan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal," kata Titiek Soeharto.
Politisi Partai Gerindra Titiek Soeharto tersebut, pun kemudian menekankan jika pihaknya akan terus mengawal program bantuan sosial pangan, dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses penyalurannya.
Baca Juga: Gudang Narkoba Jaringan Thailand Digerebek di Medan, Polda Sumut Sita Sabu 26 Kg dan Ribuan Ekstasi
Penyaluran bansos pangan di Kalurahan Pandowoharjo berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Bimoseno Kalurahan setempat.
Lurah Desa Pandowoharjo H Catur Sarjumiharta, mengatakan bansos pangan di kalurahannya saat ini diberikan kepada 730 kepala keluarga penerima manfaat.
Dia menjelaskan, jumlah warga di desanya saat ini tercatat 13.000 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 990an kepala keluarga tergolong miskin dan rentan.
