HARIAN MERAPI - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar menggelar Sosialisasi Program Sengkuyung Prioritas Tahun 2025 pada Senin (2/6/2025).
Kegiatan ini bertujuan menyampaikan arah kebijakan pengelolaan anggaran pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
Bupati Karanganyar Rober Christanto yang secara resmi membuka acara, menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran melalui Program Sengkuyung.
Baca Juga: Nilainya masih relatif kecil, OJK catat 22 penerbitan obligasi hijau senilai Rp36 triliun
"Ini menindaklanjuti programnya pak Gubernur, karena dari hasil BPK masih banyak tunggakan pajak, maka akan kita kejar melalui sosialisasi ini, mereka bisa mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Juga mungkin mendata kendaraan yang dianggap telat pajak ini masih mereka gunakan atau tidak. Itu kan harus kita hapus juga," katanya.
Program ini bukan semata proyek fisik, melainkan wujud nyata semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Karanganyar yang berkelanjutan, merata, dan berpihak pada kepentingan publik.
Kepala BKD Karanganyar Kurniadi Maulato mengatakan, pengimplementasian program Sengkuyung Prioritas ini dilatarbekangi dari hasil temuan BKD di tahun 2023-2024 bahwa masih terdapat tunggakan pajak PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Tengah yang cukup signifikan.
"Program sengkuyung prioritas adalah program bersama antara pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kabupaten/kota yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama PKB," ujarnya.
Baca Juga: Indonesia Open 2025, Tuan Rumah Kerahkan 21 Wakil
Sedangkan Pemprov Jawa Tengah menilai, optimalisasi pembayaran pajak tidak akan optimal tanpa menggandeng pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder di Jawa Tengah.
"Program ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi yang kuat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah," katanya.
Disisi lain, Kurniadi mengatakan, kebijakan opsen pada PKB dan BBNKB memberikan sumber pendapatan baru untuk PAD dari sektor pajak.
Bahkan, berdasarkan data BKD, target opsen PKB di tahun 2025 , mencapai Rp76.602.675.000. Hingga bulan Mei, realisasi opsen PKB sudah mencapai Rp28.527.215.500 atau baru sebesar 37,24%.
"Dengan capaian ini, opsen pajak menjadi salah satu kontributor PAD Karanganyar. Ini menggeser urutan perolehan pajak daerah kabupaten Karanganyar, yang biasanya di tempati oleh PJU dan BBHTB, keberadaan opsen PKB dan BBMKB ini sekarang menjadi peringkat tertinggi sumber PAD kita khususnya dari sektor pajak daerah," ujarnya.
