Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
"Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo," lanjutnya.
Bupati melanjutkan, kita ketahui bersama bahwa permasalahan pembangunan yang kita hadapi ke depan semakin penuh tantangan, yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan. Untuk itu,
perlu kita perkuat komitmen dalam pelaksanaan pembangunan, melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Dalam semangat kebersamaan dan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, saya percaya kita dapat terus melangkah maju untuk menjadikan Sukoharjo yang lebih sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
"Terakhir, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah berperan dan memberikan kontribusi terhadap seluruh proses penyusunan, pembahasan hingga penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 ini. Dengan demikian, kewajiban konstitusional saya sebagai Kepala Daerah telah saya laksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjutnya.
Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Sardjono saat membacakan Keputusan DPRD Sukoharjo nomor 170/02 tahun 2025 tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Sukoharjo Terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Sukoharjo.
Setelah melakukan pembahasan terhadap LKPJ akhir tahun anggaran 2024 Bupati Sukoharjo, DPRD Sukoharjo merekomendasikan catatan-catatan strategis. "Total ada 21 rekomendasi catatan strategis," ujarnya.
Rekomendasi catatan strategis tersebut seperti, DPRD Sukoharjo menyampaikan apresiasi terhadap Pemkab Sukoharjo atas prestasi yang membanggakan yakni telah meraih sebanyak 18 penghargaan tingkat nasional pada tahun 2024,
bagian hukum Setda Sukoharjo diharapkan dapat lebih aktif lagi dalam melaksanakan sosialisasi terkait Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin agar hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan.
DPRD Sukoharjo merekomendasikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pembelian peralatan untuk urusan administrasi kependudukan tingkat desa.
Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukan, namun hingga saat ini masih banyak desa yang membeli alat tersebut.
Terkait dengan penanganan jalan rusak di Kabupaten Sukoharjo, DPRD Sukoharjo merekomendasikan kepada DPUPR Sukoharjo untuk melaksanakan penanganan yang lebih optimal dengan mengkombinasikan perencanaan yang lebih baik,
kajian yang lebih mendalam serta penggunaan teknik dan bahan material jalan yang lebih bagus. Diharapkan dengan penanganan yang tepat dan terukur dapat mengurangi jalan yang rusak dan meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Sukoharjo. *
