FPB Sukoharjo semakin prihatin dengan kondisi buruh karena tidak semua mendapatkan pemenuhan hak seperti gaji, pesangon, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sebab hanya ada skitar 8.000 orang buruh yang bisa mendapatkan hak tersebut.
Sedangkan jumlah buruh di PT Sritex lebih dari jumlah tersebut. Bahkan banyak buruh terpaksa harus mengundurkan diri sebelum ada keputusan PHK sehingga kehilangan haknya.
FPB Sukoharjo meminta agar buruh yang terdampak PHK sekarang bisa segera mendapatkan haknya. Sebab uang tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
"Terpenting selanjutnya setelah buruh mendapatkan hak pasca terkena PHK yakni bisa secepatnya terserap kerja," ujarnya.
Sukarno menegaskan, pekerjaan saat ini sangat dibutuhkan buruh terdampak PHK atau yang sudah mengundurkan diri dari PT Sritex. Sebab dengan pekerja tersebut buruh bisa mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Terpenting juga menekan buruh terus lama menganggur.
"Pemerintah pusat hingga Pemkab Sukoharjo sebelumnya sudah berusaha membantu menyediakan informasi lowongan kerja dan menyalurkan kerja. Kami tunggu realisasinya. Karena banyak buruh sampai saat ini masih mengeluh buruh pekerja dan belum terserap lapangan kerja," lanjutnya.
FPB Sukoharjo terus berkomunikasi dengan serikat pekerja PT Sritex untuk mengetahui perkembangan informasi. Selain itu FPB Sukoharjo melibatkan mantan buruh PT Sritex terkait penyerapan kerja.
Baca Juga: Ini enam syarat yang diajukan Fraksi PKB DPR RI untuk setujui RUU TNI
"Kami masih optimis Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah industri masih mampu membuka lapangan kerja dan menyerap para buruh PT Sritex pasca terkena PHK. Tapi tanpa campur tangan pemerintah sepertinya sulit terealisasi. Karena itu, pemerintah harus turun membantu buruh," lanjutnya.
Sukarno mengatakan, tidak sedikit buruh PT Sritex terdampak PHK mengeluh ke FPB Sukoharjo. Sebab para buruh ini terhimpit masalah ekonomi sekarang.
"Buruh terdampak PHK ini sangat mendesak bisa segera memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tidak hanya untuk makan dan minum saja, tapi juga kebutuhan lain seperti pendidikan anak, listrik atau bahkan angsuran/cicilan yang harus dibayarkan buruh karena sudah terlanjur kredit semisal motor atau rumah," lanjutnya. (*)
