HARIAN MERAPI - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PHRI DIY) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I tahun 2025 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (15/1). Kegiatan yang diikuti 150 orang dari pengurus PHRI se-DIY, perwakilan instansi pemerintah serta para pelaku industri perhotelan dan restoran anggota PHRI di seluruh DIY ini bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis dalam industri pariwisata utamanya usaha jasa perhotelan dan restoran di DIY.
"Di tengah tantangan dan peluang yang ada, kita harus mampu beradaptasi dan berinovasi agar industri perhotelan dan restoran di seluruh kabupaten/kota di Yogyakarta tetap menjadi pilihan utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara," ujar Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono.
Baca Juga: Dukung Sektor Pariwisata DIY, PHRI dan GIPI Minta Legalisasi Minuman Berakohol Diperketat
Rakerda ini memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi antarpengusaha dan stakeholder terkait. Sesuai tema Rakerda 'Meningkatkan Sinergitas untuk Kemajuan PHRI dan Pariwisata DIY' serta merumuskan program kerja yang dapat meningkatkan daya saing dan kualitas layanan pariwisata dari segi akomodasi dan restoran di DIY.
Dalam Rakerda kali ini, sejumlah topik penting dibahas, termasuk pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata, implementasi teknologi digital dalam layanan hotel dan restoran serta upaya pemulihan industri pariwisata pascapandemi. Selain itu, para peserta juga melakukan diskusi tentang strategi pemasaran pariwisata yang lebih efektif serta peningkatan kualitas pelayanan yang berfokus pada pengalaman wisatawan yang lebih berkesan.
Baca Juga: Kuota Haji DIY 1446 Hijriah Sebanyak 3.147 Orang
Untuk itu Ketua BPC PHRI Sleman, Andhu Pakerti menyatakan dengan adanya kolaborasi seluruh BPC PHRI di DIY sehingga wadah ini menjadi momentum menghadapi tantangan pariwisata di DIY salah satunya adanya pembatasan konsumsi dari pemerintah. Pembatasan kegiatan studi banding, rapat di hotel, baik kementerian maupun legislatif menimbulkan pendapatan hotel menurun. Karena pendapatan hotel di Yogyakarta sekitar 60 sampai 70 persen berasal dari pemerintah.
PHRI merupakan organisasi mulai dari BPC, BPD dan ke BPP. Sehingga nantinya berbagai permasalahan dari bawah akan disampaikan ke pengurus di atasnya hingga pusat untuk dicarikan solusi.
Baca Juga: Sanksi Diberlakukan Tahun Ini, Nekat Merokok di Malioboro Terancam Denda Rp7,5 Juta
Sementara Ketua Panitia Rakerda, Ridwan Sulaeman menyatakan, Yogyakarta sebagai destinasi wisata yang kaya akan budaya dan alam memerlukan kolaborasi yang solid antara seluruh pihak. "Kami berharap Rakerda ini dapat menjadi langkah awal yang konkret untuk mengoptimalkan potensi yang ada dan menjaga keberlanjutan pariwisata di daerah ini," terangnya.
Untuk itu PHRI DIY juga mengajak seluruh anggota dan pihak terkait untuk mendukung program-program yang dihasilkan dalam Rakerda ini dan bersama-sama mewujudkan tujuan bersama dalam memajukan industri perhotelan dan restoran yang berkelanjutan. *
