Bagas menekankan, alsintan yang ada harus digunakan secara bergantian oleh petani. Sebab bantuan alsintan digunakan untuk kepentingan bersama atau kelompok.
"Kondisi alsintan sekarang masih baik dioperasionalkan dan digunakan petani," lanjutnya.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo sudah maju. Hal ini dilihat dari tingginya produktivitas hasil panen padi petani. Selain itu juga Kabupaten Sukoharjo mampu swasembada pangan. Terpenting juga petani sudah menggunakan alat pertanian modern.
"Bantuan ini diberikan untuk membantu petani semakin meningkatkan produktivitas panen padi," ujarnya.
Etik Suryani menjelaskan, sudah banyak pengajuan alsintan dari petani. Namun demikian belum semua petani menerima bantuan saat ini karena menyesuaikan dengan kemampuan pusat dan daerah.
"Ada tiga unit alsintan yang diberikan kepada Gapoktan sekarang. Petani saya minta melakukan perawatan dan digunakan semaksimal untuk memajukan pertanian," lanjutnya.
Etik Suryani mengatakan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.
Sebagai salah satu upaya mitigasi terhadap perubahan iklim, agar produksi pangan nasional meningkat, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian sebelumnya sudah memberikan bantuan pompa air pada Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/ P3A khususnya untuk areal sawah tadah hujan dalam Kegiatan Pompanisasi mendukung Penambahan Areal Tanam (PAT).
Baca Juga: Mengintip replika nisan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik
Pemberian bantuan tersebut merupakan salah satu cara pemerintah untuk meringankan beban petani yang terdampak El Nino pada tahun 2023 yang masih dirasakan pada tahun 2024 ini, dengan mundurnya musim tanam. Sesuai dengan peramalan iklim dari BMKG bahwa curah hujan di Indonesia masih belum normal. Kondisi ini menyebabkan menurunnya ketersediaan air di Indonesia sehingga tidak mencukupi untuk penanaman padi dan terjadinya penurunan luas tanam pada bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024 sebesar kurang lebih 18,71%.
Mundurnya musim tanam ini berdampak langsung pada ketersediaan beras dalam negeri dan dikhawatirkan akan terjadi darurat pangan khususnya pada komoditas padi. Dalam rangka percepatan tanam dan peningkatan produksi khususnya pada tanaman padi dengan mengantisipasi dampak terhadap perubahan iklim di sektor pertanian, maka Kementerian Pertanian mengambil kebijakan yang disebut Penambahan Areal Tanam (PAT) untuk peningkatan produksi padi.*
