HARIAN MERAPI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo melakukan sosialisasi Pilkada Sukoharjo 2024 dengan sasaran petani di Desa Kenokorejo Kecamatan Polokarto, Kamis (30/5/2024).
Dalam sosialisasi ke petani di Polokarto melibatkan Sriaji maskot Pilkada Sukoharjo 2024 berupa burung Srigunting.
Ketua KPU Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo mengatakan bahwa Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM yang dipimpin Ketua Divisi Murwedhy Tanomo mulai melakukan sosialisasi tahapan Pilkada Sukoharjo 2024.
Baca Juga: Kebangetan, Retribusi Rp 1.400 Per Hari Naik Menjadi Rp 15.000, Ratusan PKL Salatiga Menjerit
Pada kesempatan kali ini sasarannya yakni para petani, penyuluh pertanian dan perangkat desa di Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto.
"Kita sosialisasikan tentang waktu Coklit, ajakan untuk mencoblos pada Rabu, 27 November 2024," ujar Syakbani dalam keterangannya.
Menurut Syakbani, dalam acara itu juga dilakukan sosialisasi pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pilkada 2024. Sesuai namanya, PPDP bertugas dalam pemutakhiran data pemilih sebelum masuk ke daftar pemilih.
"Sriaji, maskot Pilkada Sukoharjo 2024 juga diterjunkan dalam sosialisasi itu untuk menyemarakan acara," lanjutnya.
Baca Juga: Ini barang yang pernah diberikan SYL kepada pedangdut Nayunda Nabila
KPU Sukoharjo masih melakukan persiapan Pilkada 2024 dengan berencana akan memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kegiatan diagendakan setelah sebelumnya KPU menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di tingkat pusat yang kemudian diteruskan kesemua daerah di Indonesia.
KPU Sukoharjo akan melakukan pemetaan TPS untuk pemilihan serentak tahun 2024 menerima Data DP4 berjenjang dari kemendagri beberapa waktu yang lalu.
Setelah DP4 sampai ke KPU Kabupaten / Kota , maka Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pemetaan TPS.
Baca Juga: 22 tersangka kasus timah, segera disidang, begini penjelasan Kejagung
Dalam Pemetaan TPS tersebut KPU Sukoharjo menyasar pada jumlah TPS dan jumlah pemilih pada setiap TPS dengan mengacu pada ketentuan ketentuan di antaranya, tidak boleh menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
