BPKPAD Sukoharjo meminta distribusi SPPT PBB 2024 dari pemerintah desa dan kelurahan ke wajib pajak dipercepat. Petugas diminta turun ke lapangan membagikan langsung SPPT PBB 2024 dengan mendatangi rumah wajib pajak.
Langkah tersebut dianggap lebih cepat dan efisien dibanding harus menunggu wajib pajak datang ke kantor pemerintah desa dan kelurahan untuk mengambil SPPT PBB 2024 sendiri.
Percepatan distribusi SPPT PBB 2024 dilakukan sebagai upaya mempercepat pencapaian pelunasan pembayaran dari wajib pajak. Sebab target PBB 2024 mengalami kenaikan Rp 1 miliar menjadi Rp 36 miliar dari sebelumnya tahun 2023 hanya Rp 35 miliar.
"SPPT PBB 2024 harus diterima wajib pajak Februari ini karena sudah diterbitkan Januari lalu. Pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan kami minta kerjasamanya mempercepat distribusi," lanjutnya.
Kenaikan target tersebut terjadi dari potensi nilai PBB dan bertambahnya wajib pajak. Kenaikan target Rp 1 miliar selama setahun kedepan sudah melalui perhitungan matang.
BPKPAD Sukoharjo setiap tahun meski ada kenaikan target namun tetap berhasil merealisasikan nilai PBB yang dibebankan. Seperti pada tahun 2023 lalu dimana target Rp 35 miliar dapat terpenuhi.
"Target PBB tahun 2024 sebesar Rp 36 miliar naik Rp 1 miliar dibanding tahun 2023 sejumlah Rp 35 miliar. Kami tetap optimis bisa merealisasikan karena setiap tahun target terpenuhi. Potensi pajak di Kabupaten Sukoharjo sangat besar dan harus dimaksimalkan," lanjutnya.
Kenaikan target PBB tahun 2024 dilakukan disejumlah wilayah berkembang dan perkotaan seperti Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura. Disana potensi pajak sangat besar seiring pertumbuhan usaha dan penambahan nilai wajib pajak.
BPKPAD Sukoharjo sejak sekarang sudah melakukan upaya kerja penarikan PBB tahun 2024 kepada wajib pajak. Salah satu yang sudah dilakukan yakni dengan mempercepat penerbitan atau pencetakan SPPT.
"SPPT PBB tahun 2024 sudah terbit atau cetak dan tinggal distribusi saja ke wajib pajak," lanjutnya.
Richard mengatakan, untuk SPPT distribusikan ke kecamatan, dari kecamatan akan dibagi ke desa dan kelurahan di wilayahnya. Kemudian dari desa dan kelurahan akan dibagikan ke wajib pajak atau masyarakat melalui petugas penyampai SPPT PBB.
"Walaupun wajib pajak atau masyarakat belum menerima SPPT, tetapi sudah bisa melakukan pembayaran melalui Payment-Point pada Bank Jateng di kecamatan dan juga bisa melalui kanal — kanal pembayaran seperti lndomart, Alfamart,Tokopedia, Gopay, Bukalapak, Ovo, Kantor Pos, Blibli, dan Qris Bima Bank Jateng," lanjutnya.
Upaya percepatan pencetakan SPPT PBB sudah sering dilakukan BPKPAD Sukoharjo setiap tahun. Harapannya dengan SPPT terbit pada bulan Januari maka membuat wajib pajak memiliki banyak waktu dan segera membayar PBB sebelum jatuh tempo 30 September mendatang.
Berdasarkan data BPKPAD Sukoharjo diketahui para realisasi pembayaran PBB tahun 2023 diketahui Kecamatan Grogol menempati peringkat tertinggi nominal realisasi pokok pelunasan pembayaran PBB sampai dengan jatuh tempo 30 September 2023 sebesar Rp 12.937.011.108.
Sedangkan terendah Kecamatan Bulu Rp 668.747.438. Penarikan pelunasan PBB masih akan terus dilakukan sampai akhir tahun 2023 meski jatuh tempo sudah terlewati mengingat masih ada wajib pajak belum melakukan pembayaran.
