Maka kalau sampai ada wartawan senior, bahkan lama menduduki jabatan dewan kehormatan, melakukan fitnah, entah sebesar apa kesalahannya. Kita bicara dunia, kalau akhirat ya urusan Allah Yang Maha Tahu.Kasihan kalau nanti ajal datang, orang yang difitnah belum memaafkan.
Jangan sampai rasa benci membuat Anda mengesampingkan kebenaran. Di kode etik jurnalistik itu disebut uji informasi. Atau juga independen, sesuai hati nurani, tanpa campur tangan apapun. Tanpa kepentingan apapun. Masak nggak tahu. Katanya senior…
Saya terheran-heran dengan kebohongan yang dianggap benar dan terus didengung-dengungkan dalam keributan di PWI saat ini. Menyebut sebagai rapat pleno sebuah pertemuan yang hanya dihadiri segelintir orang dan beberapa di antaranya bahkan bukan lagi pengurus sesuai Susunan Pengurus PWI Pusat yang disahkan SK Kemenkumham dengan AHU-0000946.01.08. Tahun 2024 tanggal 9 Juli.
Kalau dihitung jumlah peserta rapat pleno PWI Pusat 76 orang, rapat bisa diadakan kalau yang hadir 2/3 yaitu 51 orang. Kalau tidak korum, ditunggu 2 x 15 menit, maka rapat bisa diadakan kalau diikuti setidaknya 1/3 orang. Yaitu 26 orang. Jadi ketika rapat hanya diikuti 9 orang pengurus sah sebab 4 lainnya sudah dipecat apakah itu korum.
Ya tidak. Rapat batal. Masak iya lalu dianggap sah dan menetapkan Zulmansyah menjadi Plt Ketua Umum? Kebohongan apa yang telah kalian ciptakan dan dianggap sebagai kebenaran. Setan apa yang merasuki kalian? Orang pintar jadi ikut bodoh. Siapa dia, carilah sendiri.
Begitu pula sebelumnya ketika Dewan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian kepada saya selaku Ketua Umum PWI Pusat. Yang tanda tangan Sasongko Tedjo sebagai ketua, sementara sekretaris ditulis Nurcholis Basyari yang tidak lagi menjadi pengurus sebagai Susunan Pengurus PWI Pusat yang aktenya disahkan SK Kemenkumham dengan AHU-0000946.01.08.
Tahun 2024 tanggal 9 Juli 2024. Jelas Sekretaris Dewan Kehormatan adalah Tatang Suherman, kok bisa-bisanya orang yang tidak lagi menjabat dianggap sah. Gugat lah AHU itu ke PTUN kalau mau tetap berpegang pada susunan pengurus lama. Bukan hantam kromo seperti orang tidak tahu berorganisasi.
Sama halnya dengan Kongres Luar Biasa yang kemudian aktenya menyebutkan KLB didukung 20 provinsi termasuk PWI Sumatera Utara, PWI Sumatera Selatan, PWI Kalimantan Timur, dan PWI Kalimantan Utara.
Apakah di Kongres PWI Bandung tahun 2023, PWI Jawa Timur, PWI Riau, PWI DKI Jakarta, suaranya diwakili Ketua Dewan Kehormatan? Ya nggaklah. Pemilik suara adalah Ketua PWI. Jadi, luar biasa bohongnya apa yang ditulis di akte.
Begitu pula sejumlah nama yang asal comot dan dimasukkan ke dalam susunan kepengurusan tanpa konfirmasi, klaim semaunya? Banyak pengurus PWI Pusat Hasil Kongres 2023, mati ketawa melihat namanya dimasukkan.
Kalau mau berorganisasi dengan benar, janganlah berbohong. Tanya satu persatu. Tapi kalau sudah berbiasa bohong, mungkin anggap ini biasa. Kalau saya sih melihat dengan jijik. Menghalalkan segala cara. Kasihan PWI nanti rusak gara-gara nafsu. *
Kalau ingin menjadi Ketua Umum PWI, adakan Kongres Luar Biasa yang sah. Silakan kumpulkan dukungan setidaknya 26 provinsi yang sah untuk mengikuti KLB sesuai PD PRT PWI. Dengan dukungan besaran uang yang dipertontonkan di KLB kemarin—KLB yang gagal—bisa jadi Anda para penggagas KLB, akan berhasil. (Meski konon bandar sudah marah karena dikira gampang tetapi ternyata sampai saat ini sasaran merebut kursi Ketua Umum PWI Pusat belum berhasil he..he..he).
Uang memang penting, bisa membeli orang-orang yang sudah terbiasa bermain uang, orang yang mudah tergoda, tetapi dari pengalaman, uang saja tidak cukup. Di PWI Sebagian besar Ketua PWI Provinisi adalah orang berintegritas, setiap pada organisasi dan taat pada PD PRT.
Untuk bisa merebut suara, merayu agar terpilih menjadi Ketua Umum PWI Pusat, Anda harus kompeten dan diakui kinernya. Tunjukkan dulu prestasi, jangan hanya proram ramai-ramai nonton sepakbola, studi banding, jalan-jalan, tapi buatlah pendidikan dan pelatihan yang bermutu. Adakan kegiatan yang berkualitas. Tidak ada jalan pintas. Pantaskan lah diri untuk menjadi Ketua Umum PWI Pusat, kira-kira begitu kata motivator kenamaan.
Saya sih Ikhlas saja. Kalau ditakdirkan berhenti, saya stop saja jadi Ketua Umum PWI Pusat meski baru setahun menjabat. Yang penting, sosok PWI saat ini sudah berbeda dengan tahun-tahun lalu. Para pengurus PWI Provinsi sudah melihat hasil kerja Pengurus PWI Pusat, mereka pun menikmati legitimasi yang tinggi di mata kepala daerah.