peristiwa

Penyerang sistem PDNS 2 minta tebusan 8 juta dolar AS, begini respons pemerintah

Selasa, 25 Juni 2024 | 11:00 WIB
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria di Jakarta, Senin (24/6/2024). ( ANTARA/Livia Kristianti)


HARIAN MERAPI - Serangan siber ransomware Brain Cipher yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 membuat pemerintah harus berbenah.


Pemerintah saat ini sedang fokus memulihkan layanan masyarakat yang terganggu akibat serangan siber ransomware Brain Cipher.


Demikian disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria di Jakarta, Senin.

Baca Juga: Daftar 33 Pemain yang Dipanggil Indra Sjafri untuk TC Timnas U-19 di Jakarta


Nezar mengatakan pemerintah saat ini berfokus pada pemulihan layanan publik yang terimbas dari adanya serangan siber ransomware Brain Cipher yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Hal ini disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan apakah pemerintah bakal membayar uang tebusan 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar yang diminta oleh penyerang sistem PDNS 2.

"Belum, belum bicara soal itu (membayar tebusan 8 juta dolar AS). Kami lagi bekerja keras mengatasi terutama layanan publik tetap berjalan kembali seperti sedia kala. Mohon dukungan dan doanya semua," kata Nezar .

Dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, disampaikan bahwa serangan siber yang menyerang PDNS 2 merupakan varian baru atau turunan dari ransomware lockbit 3.0.

Baca Juga: Infinix Note 40 Racing Edition, penyempurna varian standar yang bisa dibeli dengan harga segini....

 

Adapun serangan tersebut menyebabkan sebanyak 210 instansi baik di tingkat daerah maupun pusat mengalami kendala dan menyebabkan layanan publik terganggu.

Salah satu layanan publik yang paling terimbas ialah kegiatan keimigrasian yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dalam rangka pemulihan layanan publik, Pemerintah mendorong instansi-instansi pemilik data sebagai tenant untuk melakukan migrasi data sehingga layanan publik yang terdampak bisa kembali normal.

"Secepatnya kami pulihkan, beberapa sudah bisa dipulihkan, migrasi layanan pokoknya kita pulihkan,"kata Nezar.

Baca Juga: Data INAFIS diduga bocor, begini penjelasan Kepala BSSN

Halaman:

Tags

Terkini

KPK OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang

Jumat, 19 Desember 2025 | 06:00 WIB