HARIAN MERAPI - Dr Eka Priambodo SH MH resmi menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum (FH) UCY sejak pelantikan pada Rabu 9 Oktober 2024.
Pelantikan Dekan FH UCY tersebut dikarenakan pejabat yang lama Dr Moh Nasir Dj Daimaroto SH MH mengajukan izin dan cuti karena maju sebagai calon wakil bupati dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah.
"Dengan mendapat amanah sebagai dekan yang baru saya berharap UCY memiliki nantinya akan memiliki fakultas hukum yang unggul, berdaya saing serta dapat melahirkan sarjana hukum yang berkualitas, keilmuan, profesional dan berintegritas," ujar Dr Eka Priambodo kepada wartawan, Sabtu (11/10/2024).
Baca Juga: Yogyakarta Komik Weeks kembali digelar, simak tempat dan waktunya
Meski menjabat pimpinan tertinggi di Fakultas Hukum UCY namun Dr Eka Priambodo telah lama dikenal sebagai dosen hukum yang memiliki banyak prestasi dan pengalaman mengajar.
Selain itu, sebelum dilantik menjadi dekan, pria ramah ini masih aktif sebagai seorang profesional advokat.
Sehingga tidak hanya menguasai teori-teori hukum tetapi praktik di lapangan telah dikuasai dengan baik.
Sementara Rektor UCY, Dr Ir Hery Kristiyanto ST MT IPM menyatakan, selain pelantikan Dekan FH Hukum, dalam kesempatan tersebut tersebut juga dilantik empat pejabat struktural lainnya.
Baca Juga: Harapan DePA-RI kepada Ketua Mahkamah Agung yang baru
Mereka terdiri dari Ketua Program Studi Akuntansi, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu serta Kepala Pusat Studi dan Bantuan Hukum.
Pergantian pejabat tersebut sifatnya rolling dan ada juga yang masa jabatannya habis Kepala Pusat Studi dan Bantuan Hukum.
"Dengan adanya pimpinan baru tersebut kami berharap proses akreditasi ke depan dapat berjalan lebih baik," terang Dr Hery.
Sejumlah program studi yang hendak mengikuti akreditasi seperti Teknik dan Hukum yang dijadwalkan tahun 2025.
Baca Juga: Mazola Júnior Gantikan Wagner Lopes Sebagai Pelatih PSS Sleman, Ini yang Akan Dilakukan
Lalu tahun 2026 telah disiapkan untuk akreditasi program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn).*
