HARIAN MERAPI - Inilah pernyataan lengkap dari Humas/Komunikasi Publik UKSW Salatiga yang dirangkum dalam notulen konferensi pers, Kamis (9/2/2023).
Pernyatan oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kealumnian UKSW Salatiga, Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LLM (AFHEA).
Ia mengatakan, atas nama UKSW, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran wartawan saat ini.
Dua tiga hari terakhir ada pemberitaan luas terkait mahasiswa Pegunungan Bintang dengan variasi tema yang cukup menarik perhatian insan pers terkait kondisi mahasiswa kehabisan uang dan tidak bisa makan dan bayar kos, dan seterusnya.
Yafet menyampaikan riwayat kerja sama, berawal pada Maret 2021 lalu ditanda tangani MOU dengan Bupati Pegunungan Bintang dan UKSW di Pegunungan Bintang, Papua.
Pihak UKSW diwakili Melkior. Sejak ditandatangani MOU ditindaklanjuti dengan penerimaan mahasiswa tahun akademik 2021/2022 sebanyak 100 mahasiswa, 2022/2023 sebanyak 100, dan ada penambahan 10 sehingga total 210.
Dari MoU dan perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang dimiliki pemerintah kabupaten menanggung sejumlah biaya antara lain SPP SKS, kesehatan, biaya kehidupan sehari-hari (living cost), membayar uang kesehatan, dan pembinaan kerohanian.
Baca Juga: Kejahatan Jalanan Marak Lagi, Pemkot Yogyakarta Efektifkan Jam Malam Anak
Pada perjalanan waktu, tidak semulus yang ada di perjanjian. Pada tahun pertama biaya yang dikirim Pemkab Pegunungan Bintang (PB) hanya Rp1,5 miliar, sedangkan pada tahun kedua, 2022 biaya yang dikirim adalah Rp 5 miliar .
Nilai total dalam perjanjian sebesar Rp28.134.000.000. Artinya masih tersisa sekitar Rp23 miliar yang harus dibayarkan pihak Pemkab PB.
Pertanyaannya ialah bagaimana anak-anak PB ini bisa tetap kuliah?
Yafet mengungkapkan, UKSW cukup bermurah hati membantu mahasiswa Papua meskipun pembayarannya tersendat, UKSW tetap membiarkan atau memberikan kelonggaran bagi mahasiswa PB untuk tetap berkuliah.
Baca Juga: Viral Penerjun TNI Mendarat di Rumah Warga Jagakarsa Jaksel, Ini Penjelasan Polisi
