HARIAN MERAPI - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (PMK) Kabupaten Bantul menyampaikan pagu indikatif bantuan keuangan tahun anggaran 2023 kepada panewu, lurah, ketua bamuskal dan instansi terkait bantuan keuangan di Pendapa Manggala Pemkab II Manding Bantul, Rabu (14/12/2022).
Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul, Dra Sri Nuryanti MSi mengatakan, alokasi bantuan keuangan terdiri dari Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Bantuan Keuangan Khusus TNI Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat (KBPM) dan Pasar Desa tahun anggaran 2023 sebesar Rp 83,19 miliar.
"Kegiatan ini kami lakukan untuk memberikan informasi bantuan keuangan kepada kalurahan dan kapanewon agar bantuan keuangan tersebut dalam APBKal tahun 2023," kata Sri Nuryanti di sela-sela acara.
Disebutkan, dalam bantuan PPBMP telah dialokasikan anggaran Rp 46,65 miliar untuk 933 padukuhan di Kabupaten Bantul masing-masing sebesar Rp 50 juta.
Untuk BKK dialokasikan anggaran Rp 27,58 miliar kepada 1.018 poksar di 72 kalurahan 17 kapanewon, P2MK dialokasikan anggaran Rp 5 miliar kepada 185 poksar di 41 kalurahan 17 kapanewon.
Baca Juga: Tekan inflasi, Sleman siap pasok beras dan cabai ke Jogja
Sedangkan anggaran TMMD dialokasikan sebsar Rp 1 miliar kepada 3 kalurahan 3 kapanewon, program KB-PM dialokasikan anggaran Rp 2,56 miliar kepada 128 poksar di 45 kalurahan 16 kapanewon dan Pasar Desa dialokasikan anggaran Rp 400 juta untuk 2 kalurahan 2 kapanewon.
Selian itu pada 8 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mentransfer Dana Insentif Kalurahan (DIKAL) kepada 7 kalurahan penerima sebesar Rp 1,5 miliar untuk kalurahan Mulyodadi sebesar Rp 300 juta dan enam kalurahan lain yakni Guwosari, Panjangrejo, Murtigading, Pendowoharjo, Sumbermulyo dan Sumbersari masing-masing Rp 200 juta.
Baca Juga: UPN Veteran Yogyakarta bentuk Satgas PPKS, sembunyikan privasi korban kekerasan seksual
Sementara Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih menyatakan, kalurahan merupakan pemerintahan yang dekat rakyat harus memiliki kemampuan dalam memahami Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan.
Untuk itu keuangan kalurahan harus ditingkatkan dengan pengarahan seperlunya agar keuangan desa dapat bersinergi dengan kabupaten.
Selain itu agar capaian pembangunan dapat didorong bersama dengan sering melakukan sinkronisasi sehingga memiliki gerak langkah sama.
"Selama ini kemampuan kabupaten tak cukup mengcover pembangunan di pedesaan sehingga diperlukan peran serta pemerintah kalurahan," tegas Halim.*
