Komisi I DPRD Kulon Progo dorong legalitas tukar guling tanah

HARIAN MERAPI - Banyaknya tanah milik perorangan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum melalui sistem tukar guling masih kerap menimbulkan persoalan. Karenanya, Komisi I DPRD Kulon Progo mendorong agar sertifikasi tanah untuk keperluan legalitas tukar guling tersebut segera diselesaikan pihak berwajib.

Ketua Komisi I DPRD Kulon Progo, Drs Suharto mengatakan, masih cukup banyak tukar guling tanah yang bermasalah di Kulon Progo. Misalnya tanah milik perorangan yang digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, kemudian ditukar dengan tanah kas desa.

"Contohnya SD Inpres di Krembangan, Panjatan. Tanahnya masih bermasalah sampai saat ini," kata Drs Suharto di ruang kerjanya, Jumat (2/12/2022).

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kulon Progo pastikan pesantren bisa akses Danais

Permasalahan tersebut timbul lantaran tidak ada legalitas atas sistem tukar guling yang dilakukan. Hingga kini belum ada sertifikasi terhadap dua lahan yang ditukar, bahkan hingga pemilik aslinya meninggal dunia. Hal ini kemudian menjadi persoalan bagi ahli waris.

"Tidak hanya di Krembangan, di mana-mana ada itu, banyak. Bahkan pernah suatu saat jadi ramai, sampai ada yang mau digusur sekolahannya," ucapnya.

Drs Suharto kemudian mendorong agar Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang setempat bisa menyelesaikan sertifikasi tukar guling di masyarakat. Sebab kesepakatan dua belah pihak saja belum cukup melainkan harus disertai dengan legalitas resmi.

Baca Juga: Siap-siap, siaran TV analog di Kota Yogyakarta dihentikan mulai 3 Desember 2022

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kulon Progo, Aris Syarifudin menambahkan, persoalan terkait tanah yang juga disoroti pihaknya adalah penggunaan tanah perorangan untuk fasilitas umum seperti pelebaran jalan. Dalam hal ini, tanah milik masyarakat berkurang luasannya namun biasanya tidak terlalu banyak.