Wujudkan wilayah bebas blind spot, Komisi III DPRD Kulon Progo dorong pelaksanaan Perda SPBE

HARIAN MERAPI - Komisi III DPRD Kulon Progo terus berupaya mendorong agar seluruh daerah di Kulon Progo bisa terjangkau internet atau bebas blind spot. Salah satunya melalui pengawasan pelaksanaan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo, Nur Eni Rahayu mengatakan, pelaksanaan Perda SPBE pada Dinas Kominfo Kulon Progo sudah mengalami kemajuan namun belum sesuai rencana.

Sebab hingga kini, masih banyak daerah-daerah di Kulon Progo yang blind spot karena belum dapat terjangkau sinyal internet.

Baca Juga: Dikucurkan lewat APBD Tahun 2023, Komisi II DPRD Kulon Progo bantu UMKM peroleh subsidi bunga kredit

"Seharusnya dengan SPBE, semua daerah bisa mengakses internet," kata Eni, Minggu (27/11).

Dalam pengawasan terhadap kinerja Dinas Kominfo yang merupakan salah satu mitra Komisi III, Eni mendapati adanya kendala dalam pelaksanaan Perda SPBE. Salah satunya terkait penganggaran infrastruktur IT nya.

Padahal menurut Eni, ada skema yang bisa diterapkan untuk perwujudan Kulonprogo bebas blind spot. Di antaranya penanganan blind spot oleh tiga pihak yakni kalurahan, pemkab dan provider.

Baca Juga: Bantu pasarkan produk UMKM, Dinas Kominfo Kulon Progo kunjungi rumah produksi ikan krispi