Salah satu agenda prioritas adalah pembentukan Kalurahan Binaan, yang akan menjadi wadah pengembangan potensi lokal mulai dari UMKM, pertanian, hingga peternakan. Melalui program ini, potensi yang ada di tingkat kalurahan akan dipetakan dan dikembangkan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin menggali potensi di setiap kelurahan dan menjadikannya binaan PDIP, sehingga hasilnya benar-benar terasa oleh warga,” ujar Fajar.
Selain fokus pada pemberdayaan masyarakat, PDIP Kulon Progo juga menegaskan posisi politiknya sebagai partai penyeimbang, sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sebagai partai penyeimbang, PDIP siap mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat, sekaligus memberi masukan terhadap kebijakan yang dinilai perlu penyempurnaan.
“Kami terbuka terhadap aspirasi masyarakat, terutama dari pelosok dan pedesaan. Semua keluhan dan harapan akan kami salurkan,” kata Fajar.
Ia menambahkan, terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, PDIP akan terlebih dahulu mengkaji dinamika dan permasalahan di lapangan. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas daerah sembari tetap mengawal kepentingan publik.
Dalam kepengurusan periode baru, DPC PDIP Kulon Progo juga melakukan penyegaran dengan merekrut banyak kalangan profesional. Komposisi ini berbeda dengan struktur sebelumnya yang lebih banyak melibatkan anggota fraksi.
Anggota fraksi masih diberi peran, namun fungsi dan pembagiannya disesuaikan. Pelibatan profesional dimaksudkan agar gerak organisasi lebih responsif terhadap perkembangan regulasi, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.
“Orang-orang yang kami libatkan disesuaikan dengan keahliannya agar relevan dengan tantangan dan tren ke depan,” jelas Fajar.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Kulon Progo, Istana, menuturkan bahwa pihaknya juga tengah memperkuat struktur organisasi di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC). Usai Konfercab, Musyawarah Anak Cabang dan musyawarah ranting ditargetkan berlangsung serentak pada Januari.
Target percepatan ini menyesuaikan kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mengharuskan data kepengurusan hingga tingkat kecamatan (kapanewon) masuk paling lambat Februari untuk proses verifikasi partai politik.
“Restrukturisasi PAC akan dipercepat, termasuk dengan melibatkan lebih banyak anak muda. Mereka harus diberi ruang, karena isu seperti lapangan kerja dan ekonomi kreatif sangat penting bagi generasi muda,” ujar Istana. *
