HARIAN MERAPI - Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD Kulon Progo mendorong bank sampah di wilayah ini untuk berorientasi keuntungan atau profit oriented.
Sebagai upayanya, telah dipetakan berbagai persoalan yang dihadapi bank sampah berikut kebutuhan operasionalnya agar bisa diselesaikan bersama pihak terkait.
Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati usai menjadi pembicara dalam Semiloka KPP di Balkondes Sentolo, Rabu (28/9/2022).
Semiloka ini mengambil tema Optimalisasi Pemanfaatan Bank Sampah Bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat.
"Hari ini kami kumpulkan bank sampah yang aktif di Kulon Progo, jumlahnya sekitar 21 bank sampah untuk kemudian kita maping dan sinkronkan dengan kerjasama para relawan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo," kata Akhid.
Dengan digelarnya semiloka ini, lanjut Akhid, diharapkan ada inventarisir atau maping permasalahan bank sampah berikut berbagai kebutuhan operasionalnya.
Setelah itu, bisa diberikan dukungan terhadap bank sampah agar bisa berorientasi keuntungan.
Baca Juga: Kenduri Jeep di Wanarahayu Moyudan, bangkitkan pariwisata di Sleman Barat
"Tadi sudah disampaikan beberapa persoalan yang dihadapi. Misalnya ada yang desa yang sudah mau mengalokasikan anggaran untuk honor petugas bank sampah, tapi yang lainnya belum. Nah, persoalan-persoalan ini yang harus kita maping kemudian nanti kita rumuskan kebijakannya," imbuh Akhid.
Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kulon Progo, Tristijanti mengatakan, tugas dan fungsi jawabannya adalah fokus pada pengurangan sampah.
Pihaknya kemudian menginisiasi terbentuknya bank sampah dengan target satu bank sampah di tiap kalurahan atau bahkan padukuhan. Tristi menyebut, saat ini sudah ada 117 bank sampah yang terbentuk di Kulon Progo.
"Kami kemudian mendorong bank sampah ini agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan terkait pengelolaan sampah melalui 3R (Reduce Reuse Recycle)," ucapnya.
Baca Juga: Stok melimpah, harga gabah masih tinggi hingga musim panen ketiga
Dalam semiloka, lanjut Tristi, DLH bisa berkomunikasi dengan DPRD yang berperan dalam penganggaran serta akademisi yang bisa berkontribusi terkait dengan teknik pengelolaan sampah.
