Cek di Sini, Bocoran 20 Soal CAT PPK PPS Pemilu 2024, Wajib Dihafal

photo author
- Minggu, 20 November 2022 | 11:28 WIB
Ilustrasi Bocoran 20 Soal CAT PPK PPS Pemilu 2024 ( picjumbo/pixabay  )
Ilustrasi Bocoran 20 Soal CAT PPK PPS Pemilu 2024 ( picjumbo/pixabay )

13. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum
A. Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
B. pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
C. masa kampanye pemilu
D. pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota
E. penetapan hasil pemilu

Jawaban D

Baca Juga: Bocoran 15 Soal CAT PPK PPS Pemilu 2024, Materi penguasaan kepemiluan

14. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat....... bulan sebelum hari pemungutan suara
A. 24
B. 25
C. 22
D. 20
E. 21

Jawaban D

15. Seluruh tahapan Pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan
A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang
B. Memberi keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah
D. Berkampanye dengan melanggar Lalu Lintas
E. Mengubah hasil perhitungan suara

Jawaban E

16. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu ?
A. KPU, Bawaslu dan lembaga pemantau Pemilu
B. KPU Bawaslu dan partai politik
C. KPU Bawaslu lembaga pemantau pemilu dan partai politik
D. KPU dan Bawaslu
E. KPU Bawaslu dan tim kampanye

17. Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit ......... kursi dan paling banyak ...... kursi
A. 20 dan 35
B. 20 dan 45
C. 20 dan 55
D. 25 dan 55
E. 35 dan 75

Jawaban C

18. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 2

Jawaban B

19. Landasan hukum pemilihan umum serentak tahun 2024 adalah
A. undang-undang Nomor 10 tahun 2016
B. undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
C. undang-undang Nomor 42 tahun 2008 di undang-undang nomor 5 tahun 2011
D. undang-undang nomor 8 tahun 2012
E. undang-undang 1945

Jawaban B

Baca Juga: Soal SK KHDPK, muncul penawaran dari puluhan lembaga jasa

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Herbangun Pangarso Aji

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

PPDI Merah Putih Ingin Berpatisipasi MBG dan KDMP

Minggu, 21 Desember 2025 | 18:00 WIB
X