HARIAN MERAPI - Empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli (FKMP) meminta Mendagri, Gubernur Jateng, Bupati dan DPRD Pati untuk menolak permintaan pengadaan sepeda motor baru bagi kepala desa.
"Selain akan membuat boros keuangan daerah, juga, karena inventaris sepeda motor yang lama, masih sangat layak dipakai," kata salah satu pembuat surat usulan penolakan, Fatkurochman SH MH, Selasa (4/10/2022).
Empat LSM yang membuat surat usulan penolakan sepeda motor baru bagi kepala desa adalah Pemantau Korupsi dan Pemerintahan, Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat, Markas Komando, dan LBH Joeang Pati.
Baca Juga: Delapan saksi kasus dugaan korupsi BUMDes Berjo diperiksa Kejari Karanganyar
Fatkurochman mengingatkan, saat ini, keadaan keuangan negara tidak dalam keadaan baik-baik saja.
Maka sebagai anak bangsa, tambahnya, kita juga harus ikut memikirkan hal yang lebih produktif.
"Makanya, rencana pembelian sepeda motor baru untuk kepala desa, harus dibatalkan. Karena tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat" tegasnya.
Ketua Paguyuban Solidaritas Kepala Desa Kabupaten Pati (Pasopati), Pandoyo mengakui pihaknya pernah mengajukan permohonanan mengenai penggantian inventaris sepeda motor kepala desa.
Baca Juga: Tragedi Kanjuruhan, Polri berikan kenaikan pangkat kepada dua polisi yang ikut menjadi korban
"Sepeda motor inventaris yang dipakai kades saat ini, adalah pengadaan tahun 2012 lalu. Sehingga perlu ada penggantian," ujarnya.
"Mobil dinas Camat, pengadaan tahun 2013 saja, sudah diganti yang baru. Maka wajar, kalau kendaraan operasional kades juga diberikan yang baru," kata Pandoyo.
"Kami tidak menuntut sepeda motor yang harganya tinggi. Tapi sepeda motor yang memadai untuk menunjang operasional para kades," ucap Pandoyo.
Disinggung mengenai adanya penolakan pengadaan sepeda motor baru bagi kades, Ketua Pasopati mengaku sudah mendengarnya.
Baca Juga: Kisah pasien HIV yang ingin menikah, terinfeksi bukan karena seks bebas
"Kami menghargai usulan tersebut. Tetapi, tolong juga, hormati harapan kami," ujarnya.
Sementara itu, ketua DPRD Pati, H Ali Badrudin SE yang dikonfirmas, mengaku belum bisa mengambil sikap. "Saya masih sedikit bingung" katanya singkat. *
