HARIAN MERAPI - Bupati Sukoharjo Etik Suryani batalkan surat edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo terkait Program Gerakan Membeli Beras Sukoharjo bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pembatalan tersebut sekaligus membuat SE sudah tidak berlaku lagi. Kebijakan diambil setelah melihat respon penerapan SE yang sebenarnya untuk membantu petani namun justru banyak menimbulkan kegaduhan.
Etik Suryani, Rabu (31/8) mengatakan, sudah meminta pada Sekda Sukoharjo Widodo membatalkan SE nomor 526/1338/2022 tertanggal 3 Agustus 2022 dan melakukan evaluasi kembali kaitannya dengan mekanisme agar nantinya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
Baca Juga: Cerita misteri Taiwan, amplop merah untuk mencari tumbal pengantin baru dalam pernikahan arwah
Pembatalan SE ditegaskan Bupati Sukoharjo setelah muncul kegaduhan dan berbagai tafsir di masyarkat.
"Setelah dilakukan kajian dan meminta laporan menyeluruh dari Sekda dan OPD terkait maka kami meminta agar SE tersebut dibatalkan," ujarnya.
Pemkab Sukoharjo langsung merespon cepat atas munculnya SE setelah banyak keluhan. Sebab SE tersebut pada dasarnya dibuat untuk membantu petani dalam pemasaran hasil panen padi.
Disisi lain juga mempermudah ASN mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Terpenting yakni sebagai upaya pengenalan produk beras lokal Sukoharjo.
Upaya pemasaran hasil panen petani sangat dibutuhkan mengingat stok beras di Kabupaten Sukoharjo sangat melimpah.
Baca Juga: Bikin merinding, mendengar suara mbak Kunti yang ternyata berasal dari kebun pohon pisang
Berdasarkan data, diketahui surplus beras pada tahun 2021 mencapai 104.232 ton. Beras tersebut harus segera dipasarkan agar bisa cepat terserap pasar dan petani mendapatkan hasil.
Hasil panen padi petani Kabupaten Sukoharjo juga diperkirakan melonjak seiring penerapan program IP 400 atau empat kali tanam padi empat kali panen padi dalam satu tahun.
Program tersebut merupakan pelaksanaan dari kebijakan langsung pemerintah pusat. Kabupaten Sukoharjo sendiri menjadi kabupaten dengan luasan terluas se Indonesia dengan lahan IP 400 seluas 10.000 hektar.
"Pemkab Sukoharjo pada dasarnya yang utama untuk membantu petani agar produknya berupa beras hasil panen lokal bisa terserap. Apalagi stok beras di Kabupaten Sukoharjo surplus sangat banyak," lanjutnya.
Etik Suryani melanjutkan, meski niatan Pemkab Sukoharjo baik membantu petani namun melihat dinamika yang ada di lapangan akhirnya diputuskan agar Sekda Sukoharjo mengevaluasi kembali terkait dengan mekanisme dalam rangka membantu penyerapan hasil produksi pertanian.
