• Minggu, 2 Oktober 2022

Bupati Mamberamo Tengah diduga kabur ke Papua Nugini, kini masuk DPO KPK, Ini kasusnya

- Senin, 18 Juli 2022 | 11:45 WIB
Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.  (ANTARA/HO-Humas Reis Masella)
Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. (ANTARA/HO-Humas Reis Masella)



HARIAN MERAPI - Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) resmi masuk daftar pencarian orang (DPO) KPK setelah dikabarkan melarikan diri ke Papua Nugini.


Hal ini dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (18/7/2022). RHP telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah Provinsi Papua.


"Saat ini, salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah Provinsi Papua, benar KPK nyatakan telah masuk dalam DPO," kata Ali Fikri .

Baca Juga: Pria bersenjata lakukan penembakan brutal di kantin mal Indiana, 3 orang tewas, begini kondisinya


Ali mengatakan untuk mengungkap keberadaan tersangka tersebut, tim penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa berbagai pihak, di antaranya orang-orang terdekat tersangka RHP yang diduga turut membantu proses pelarian.

"Saat ini, tim masih menganalisis berbagai keterangan pihak dimaksud," tambahnya.

KPK juga meminta para pihak terkait tidak membantu tersangka untuk bersembunyi atau menghindari proses penegakan hukum secara sengaja karena dapat dikenai pidana merintangi proses penyidikan perkara sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Baca Juga: Presiden Ukraina Zelenskyy pecat kepala intelijen dan jaksa agung Ukraina, ini alasannya

 

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana paling singkat tiga tahun dan maksimal 12 tahun serta denda paling banyak Rp600 juta.

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Helikopter hilang kontak di Perak Malaysia

Minggu, 11 September 2022 | 21:00 WIB
X