• Selasa, 9 Agustus 2022

Izin Dicabut, Presiden ACT : Kami Taati Semua Keputusan Menteri Sosial

- Rabu, 6 Juli 2022 | 21:50 WIB
Suasana Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Jakarta setelah Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang lembaga filantropi tersebut pada Rabu (6/7/2022).  (ANTARA/Asep Firmansyah)
Suasana Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Jakarta setelah Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang lembaga filantropi tersebut pada Rabu (6/7/2022). (ANTARA/Asep Firmansyah)

JAKARTA, harianmerapi.com - Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mengatakan, ACT bersikap kooperatif dan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan lembaga secara transparan dalam pertemuan dengan pejabat Kementerian Sosial.

Bahkan, dia melanjutkan, pejabat Kementerian Sosial dalam pertemuan itu menyatakan rencana untuk mendatangi Kantor ACT untuk melakukan audit.

"Artinya kami telah menunjukkan sikap kooperatif. Kami juga sudah menyiapkan apa saja yang diminta oleh pihak Kemensos terkait dengan pengelolaan keuangan," kata Ibnu, di Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Baca Juga: Keris Kiai Manglar Monga, Pusaka Sultan Agung Hanyokrokusumo, Tuahnya Konon Lancarkan Ambisi Kekuasaan

Namun, ia melanjutkan, saat ACT menunggu tim audit datang ke kantor lembaga untuk memeriksa laporan keuangan Kementerian Sosial mengeluarkan surat keputusan mengenai pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang.

Ibnu menegaskan komitmen lembaga untuk menaati keputusan pemerintah mengenai pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang bagi ACT menyusul dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola lembaga.

"Kami akan taati surat Keputusan Menteri Sosial No. 133/HUK/2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang," kata Ibnu.

Baca Juga: Tabrak Anak Kembar Hingga Tewas, Pengendara Moge Divonis 4 Bulan Penjara

Namun diau mengaku kaget saat mengetahui keputusan tersebut karena Selasa (5/7) sudah ada pertemuan antara ACT dan Kementerian Sosial mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ACT.

Ibnu menganggap keputusan pemerintah mencabut izin secara mendadak terlalu berlebihan karena menurut Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB),ACT semestinya melalui tahapan pemeriksaan sebelum pencabutan izin dilakukan.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

ASEAN Para Games 2022 ditutup Presiden Jokowi

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 12:15 WIB
X