• Selasa, 9 Agustus 2022

Forum Zakat Sebut ACT Bukan Bagian dari Organisasi Pengelola Zakat

- Rabu, 6 Juli 2022 | 10:05 WIB
Arsip Foto. Warga mengakses layanan pembayaran zakat fitrah dan zakat mal di laman resmi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggunakan telepon pintar di Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/5/2021).  (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Arsip Foto. Warga mengakses layanan pembayaran zakat fitrah dan zakat mal di laman resmi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggunakan telepon pintar di Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/5/2021). (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

JAKARTA, harianmerapi.com - Ketua Forum Zakat Bambang Suherman menyebut lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) bukan bagian dari organisasi dan ekosistem pengelola zakat menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis Forum Zakat yang diterima di Jakarta, Selasa (5/7/2022), Bambang menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur ketat penyelenggaraan dan pengawasan organisasi pengelola zakat.

Menurut ketentuan, pengawasan organisasi pengelola zakat dilakukan secara berlapis dengan melibatkan Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna meminimalkan potensi penyelewengan dana publik serta konflik kepentingan di dalam tubuh organisasi.

Baca Juga: ACT Buka-bukaan Comot 13,7 Persen Dana Umat untuk Operasional, Ibnu Khajar: Karena Kami Bukan Lembaga Zakat

Bambang mengatakan, pengawasan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mencakup pengawasan internal berupa audit internal serta audit dari pengawas syariah yang terakreditasi oleh Majelis Ulama Indonesia.

"Kemudian mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan audit kepatuhan syariah oleh Kementerian Agama serta pelaporan rutin per semester kepada Baznas," katanya dilansir dari Antara.

Bambang mengatakan bahwa regulasi juga mewajibkan setiap organisasi pengelola zakat diaudit oleh kantor akuntan publik dan mempublikasikan hasil audit melalui saluran komunikasi yang tersedia.

Baca Juga: Dugaan Penyelewengan Dana Umat, Presiden ACT Bantah Paksa Ahyudin Teken Surat Pengunduran Diri

Selain itu, menurut Forum Zakat, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pengelolaan zakat sudah disahkan guna mewujudkan ekosistem zakat yang menjunjung tinggi transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas program serta manajemen organisasi pengelola zakat.

Halaman:

Editor: Sutriono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

ASEAN Para Games 2022 ditutup Presiden Jokowi

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 12:15 WIB
X